Nisa`, AnifahKhoirun (2016) Evaluasi Program Pengelolaan dan Peningkatan Kawasan Konservasi Mangrove (Studi Pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lamongan). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
dan laut serta memiliki Rencana Pola Ruang untuk Zona Konservasi Pesisir. Upaya yang dilakukan oleh pemerintahan daerah Kabupaten Lamongan yaitu dengan melaksanakan Program Pengelolaan dan Peningkatan Kawasan Konservasi Mangrove. Kenyataannya, terdapat keputusan Kementerian Perindustrian dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang menetapkan Kecamatan Brondong sebagai Kawasan Ekonomi Khusus sektor maritim. Hal itu dapat mengancam lahan yang akan digunakan untuk menanam mangrove dan dapat memicu peningkatan jumlah penduduk di Kecamatan Brondong. Tumpang tindih kewenangan dan hukum yang tidak tegas juga menjadi permasalahan dalam meningkatkan dan mengelola mangrove di Kabupaten Lamongan. Oleh karena itu, perlu adanya evaluasi program melalui kewenangan Dinas Perikanan dan Kelautan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendiskripsikan implementasi, evaluasi program dan analisis kewenangan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lamongan terhadap pengelolaan dan peningkatan mangrove. Peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi di lapangan. Fokus penelitian ini adalah implementasi program, evaluasi program dan kewenanganDinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lamongan. Analisis data yang digunakan adalah analisis data Spiral dari Cresswell. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Program Pengelolaan dan Peningkatan Kawasan Konservasi Mangrove merupakan program yang dibuat berdasarkan keberadaan mangrove yang sudah ditanami oleh masyarakat sebelumnya. Program tersebut telah terlaksana dengan cukup baik di tahun 2012 dan 2013 dengan strategi yang digunakan. Rencana dan realiasi program juga sudah cukup relevan dengan adanya keterlibatan pihak organisasi pemerintah, pihak swasta dan pihak masyarakat dalam pelaksanaan program serta memberikan manfaat dan feedback yang positif terhadap aktor yang terlibat. Berdasarkan analisis kewenangan lembaga daerah, Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lamongan sebagai pelaksana program dan fasilitator memiliki kewenangan secara delegasi dalam mengelola wilayah pesisir. Namun kewenangan tersebut saat ini dibatasi karena terdapat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FIA/2016/355/ 051605950 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 351 Public administration |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Publik / Negara |
| Depositing User: | Budi Wahyono Wahyono |
| Date Deposited: | 25 Jul 2016 14:08 |
| Last Modified: | 25 Jul 2016 14:08 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/118667 |
Actions (login required)
 |
View Item |