Saragih, SriSuriani (2016) Implementasi Kebijakan Pelimpahan Sebagian Urusan Otonomi Daerah Kepada Kecamatan (Studi Pada Kecamatan Genteng Kota Surabaya). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Kota surabaya dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat menerapkan suatu kebijakan dengan melimpahkan sebagian urusan otonomi kepada kecamatan. Walikota Surabaya menetapkan kebijakan pelimpahan sebagian urusan otonomi daerah kepada kecamatan yang tertulis pada Peraturan Walikota Surabaya Nomor 29 Tahun 2009. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kebijakan pelimpahan sebagian urusan otonomi daerah kepada kecamatan, khususnya di Kecamatan Genteng Kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan analisis data interaktif Miles Huberman dan Saldana. Fokus penelitian ini adalah implementasi pelimpahan sebagian urusan otonomi daerah kepada camat genteng, pelaksanaan pelimpahan urusan dalam bidang pekerjaan umum dan pemberdayaan masyarakat dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pelimpahan sebagian urusan otonomi kepada kecamatan. Berdasarkan hasil penelitian, kecamatan genteng sudah mengimplementasikan kebijakan ini, namun hanya beberapa urusan dapat dilaksanakan. Dari 28 urusan yang dilimpahkan, camat genteng hanya mampu melaksanakan 14 urusan otonomi daerah. Untuk Pelaksanaan urusan dalam bidang pekerjaan umum tidak semua urusan dilaksanakan dengan optimal. Sedangkan untuk pelaksanaan bidang pemberdayaan masyarakat sudah berjalan dengan baik. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pelimpahan sebagian urusan otonomi daerah ini adalah kurangnya komunikasi dengan dinas pembina dan walikota , kurangnya tenaga sumber daya manusia (tenaga teknis), tidak terdapatnya Standar Operasional Prosedur (SOP). Sedangkan untuk sarana dan prasarana sudah cukup memadai dan untuk pembiayaan operasional yang didukung oleh pemerintah Kota Surabaya. Dari hasil penelitian, penulis menyarankan agar walikota melakukan revisi ulang kebijakan pelimpahan sebagian urusan otonomi daerah kepada kecamatan. Walikota menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang lebih jelas dalam mengatur teknis pelaksanaan urusan pelimpahan ini. Kecamatan Genteng harus diberikan pembinaan yang intens oleh dinas terkait sebelum mengimplementasikan pelimpahan sebagian urusan otonomi daerah. Walikota Surabaya juga harus menetapkan sanksi yang tegas kepada Dinas yang tidak memberikan pelatihan kepada kecamatan.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FIA/2016/345/ 051605940 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 351 Public administration |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Publik / Negara |
| Depositing User: | Budi Wahyono Wahyono |
| Date Deposited: | 25 Jul 2016 13:42 |
| Last Modified: | 25 Jul 2016 13:42 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/118656 |
Actions (login required)
 |
View Item |