Sa`diya, Maulida Alfi Lofiana (2016) Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 untuk Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (Studi Pada KPP Pratama Malang Utara. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 (PP 46 Tahun 2013) merupakan kebijakan pemajakan baru yang diterbitkan pada pertengahan Tahun 2013 yang berusaha untuk memberikan kemudahan dan penyederhanaan aturan, mengedukasi untuk tertib administrasi dan transparansi serta memberikan kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan negara khususnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). PP 46 Tahun 2013 merupakan Pajak Penghasilan yang dikenakan atas peredaran bruto Wajib Pajak dengan tarif 1% dan bersifat final. Dengan diterbitkannya PP 46 Tahun 2013, diharapkan kontribusi UMKM dapat meningkat dan seimbang sesuai dengan kontribusinya dalam perekonomian Negara Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penerapan PP 46 Tahun 2013, kontribusi pajaknya terhadap penerimaan PPh Pasal 4 ayat (2), serta pertumbuhan Wajib Pajak yang terutang PP 46 Tahun 2013. Penelitian ini mengambil studi pada KPP Pratama Malang Utara. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui Wawancara dan dokumenter. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa penerapan PP 46 Tahun 2013 berjalan dengan baik meskipun terdapat pro dan kontra dalam penerapannya. Hal ini terbukti melalui kesadaran Wajib Pajak akan kewajibannya serta penerimaan pajaknya yang selalu meningkat. Meskipun penerimaannya selalu meningkat. Kontribusi PP 46 Tahun 2013 terhadap penerimaan PPh Pasal 4 ayat (2) masih Sangat Kurang, sedangkan pertumbuhan Wajib Pajak yang terutang PP 46 Tahun 2013 mayoritas selalu meningkat, hanya sektor usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial serta Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Pajak. KPP Pratama Malang Utara perlu meningkatkan pengawasan serta penggalian potensi Wajib Pajak yang memenuhi kriteria PP 46 Tahun 2013 melalui upaya persuasive sehingga dapat memaksimalkan pembinaan dalam penggalian potensi serta pengawasan kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan Direktorat Jenderal Pajak sebaiknya meningkatkan akses pertukaran informasi antara instansi lain agar dapat meningkatkan kualitas pengawasan dan penggalian potensi Wajib Pajak dan selalu mengevaluasi penerapan kebijakan tersebut
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FIA/2016/328/051605923 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 336 Public finance > 336.2 Taxes > 336.201 Taxes by governmental level |
| Depositing User: | Budi Wahyono Wahyono |
| Date Deposited: | 22 Jul 2016 10:35 |
| Last Modified: | 22 Nov 2021 06:06 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/118637 |
Preview |
Text
Maulida Alfi Lofiana Sa'diya_125030400111040_FIA UB.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |