Implementasi Kebijakan Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati kepada Camat Berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 22 Tahun 2015 (Studi pada Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang).

Syailirrohmah, Anis (2016) Implementasi Kebijakan Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati kepada Camat Berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 22 Tahun 2015 (Studi pada Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien, serta untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.Pemerintah Daerah Kabupaten Malang telah mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Bupati Malang Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati kepada Camat.Atas dasar latar belakang tersebut diatas, penelitian ini melihat prespektif Implementasi Kebijakan Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati kepada Camat berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 22 Tahun 2015 khususnya di Kecamatan KepanjenKabupaten Malang. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.Dengan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi, wawancara dan observasi.Dalam penelitian ini berfokus pada 1) Implementasi kebijakan pendelegasian sebagian wewenang Bupati kepada Camat, yang dilihat dari a) Rincian kewenangan yang didelegasikan; b) Standar Pelayanan dan Uraian Tugas; c) Pelaksanaan dan Penarikan Sebagian Wewenang; d) Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan e) Keuangan. 2) Faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi kebijakan pendelegasian sebagian wewenang Bupati kepada Camat, yang dilihat dari a) Faktor pendukung; dan b) Faktor penghambat. Penelitian menunjukkan bahwa, implementasi kebijakan pendelegasian sebagian wewenang Bupati kepada Camat di Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang belum berjalan dengan efektif, ini disebabkan adanya beberapa faktor penghambatyang mempengaruhi value dalam implementasi kebijakan tersebut. Beberapa faktor penghambat yang terdapat dalam implementasi kebijakan tersebut perlu mendapatkan penanganan dan solusi yang cukup siginifikan.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	SKR/FIA/2016/239/051605305
Subjects:	300 Social sciences > 351 Public administration
Divisions:	Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Publik / Negara
Depositing User:	Budi Wahyono Wahyono
Date Deposited:	14 Jul 2016 14:09
Last Modified:	14 Jul 2016 14:09
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/118537

Full text not available from this repository.

Actions (login required)

View Item