Malinda, CitraCici (2016) Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Studi pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang),. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS merupakan sistem penilaian baru bagi PNS yang mulai berlaku pada Januari 2014. Peraturan ini menggantikan peraturan lama yang lebih dikenal dengan sistem DP3 (Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan), sistem DP3 dianggap belum mampu mengukur secara tepat tentang penilaian prestasi kerja pegawai. Penilaian prestasi kerja PNS berdasarkan PP No. 46 Tahun 2011 memiliki 2 (dua) unsur yaitu Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang memiliki bobot penilaian 60% dan Perilaku Kerja yang memiliki bobot penilaian 40%. Permasalahan dalam penelitian ini antara lain: (1) Bagaimanakah implementasi kebijakan penilaian prestasi kerja PNS; dan (2) Bagaimanakah keberhasilan implementasi kebijakan penilaian prestasi kerja PNS. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini yang menjadi lokasi penelitian adalah Kabupaten Malang dan situs penelitian adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang. Sumber data diperoleh dari informan, dokumen, serta tempat dan peristiwa. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data melalui 4 (empat) tahap yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penilaian prestasi kerja dilihat dari indikator komunikasi, yaitu penyaluran komunikasi dan konsistensi isi pesan sudah terlaksana dengan baik, namun kejelasan komunikasi masih belum optimal. Sumberdaya cukup memadai dilihat dari: sumber daya manusia (staf) BKD menguasai kebijakan penilaian prestasi kerja namun masih ada kesalahan penilai dalam penilaian, rendahnya kemampuan dan partisipasi PNS di Kabupaten Malang; informasi, sarana prasarana, dan wewenang yang dimiliki BKD sudah jelas. Terkait indikator disposisi, dapat disimpulkan pegawai BKD mendukung kebijakan penilaian prestasi kerja. Sedangkan dilihat dari struktur birokrasi, pada aspek SOP standar operasi yang ada telah dipahami oleh masing-masing pegawai dan fragmentasi hanya lingkup kecil sehingga memudahkan dalam berkoordinasi. Keberhasilan implementasi kebijakan penilaian prestasi kerja secara umum sudah berhasil. Namun, masih terdapat beberapa pelaksanaan kebijakan yang tidak sesuai dengan desain kebijakan.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FIA/2016/231/051605297 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 351 Public administration |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Publik / Negara |
| Depositing User: | Budi Wahyono Wahyono |
| Date Deposited: | 29 Jun 2016 11:27 |
| Last Modified: | 29 Jun 2016 11:27 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/118529 |
Actions (login required)
 |
View Item |