Suhartono, Dhimas Ari (2018) Implementasi Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 Pada Pedesaan Pesisir (Studi Kasus : Desa Gajahrejo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang, Jawa Timur). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pembangunan desa merupakan salah satu dari sembilan agenda prioritas yang dicanangkan oleh pemerintahan era Presiden Joko Widodo yang selanjutnya disebut dengan Nawacita. Dalam rangka mewujudkan agenda tersebut, Pemerintah mengalokasikan dana yang besar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dikenal sebagai Dana Desa. Dana Desa merupakan program pemerintah lintas sektoral yang berada dalam pengawasan beberapa kementerian yang berkaitan dengan desa. Peraturan turunan dikeluarkan untuk mengawal dana tersebut agar tujuannya dapat tercapai, salah satunya adalah Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2018. Tujuan dari dikeluarkannya peraturan tersebut adalah menjadi pedoman bagi desa dalam menyusun agenda pembangunan dan pemberdayaan yang akan dilakukan selama satu tahun sehingga dapat mengakselerasi tingkat kemajuan desa. Salah satu daerah di Indonesia yang memiliki banyak wilayah pedesaan yang potensial adalah Kabupaten Malang. Desa Gajahrejo adalah salah satu desa pesisir yang ada di Kabupaten Malang, dengan potensi alam yang dimiliki oleh desa mulai dari pariwisata hingga hasil perkebunan dan masyarakat yang mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap kemajuan desa, Dana Desa diharapkan dapat membantu mempercepat pembangunan dan mengubah status Desa Gajahrejo dari desa berkembang menjadi desa maju. Dalam pelaksanaannya Dana Desa belum dirasakan manfatnya secara maksimal. Sehingga menarik untuk dilakukan penelitian tentang kinerja dari implementasi Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 oleh Pemerintah Desa Gajahrejo. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Gajahrejo Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur pada bulan Januari hingga Maret 2018. Adapun tujuan dari penelitan ini adalah 1) Mengetahui dan menganalisa kinerja implementasi kebijakan dari Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 di Desa Gajahrejo, 2) Mengetahui dan menganalisa faktor penghambat dari kinerja implementasi kebijakan dari Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan pemeriksaan sosial. Sumber data dipilih menggunakan teknik purposive sampling dan bersifat snowball sampling dengan validasi menggunakan tekni triangulasi sumber data. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa kinerja implementasi Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah vii Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 oleh Pemerintah Desa Gajahrejo berjalan kurang efektif. Faktor penghambat yang ditemukan antara lain adalah (1) kurangnya komitmen dan kemampuan dari pejabat pemerintah desa, (2) kegagalan pemerintah desa dalam menjalin komunikasi dengan warga desa (3) evaluasi dari pemerintah daerah yang bersifat administratif yang tidak melihat secara lebih mendalam mengenai dampak yang ditimbulkan dari output kebijakan yang dikeluarkan pemerintah desa dalam menggunakan Dana Desa.
English Abstract
-Village development is one of the main agenda which was proclaimed by the next administration era of President Joko Widodo called Nawacita. In order to realize the agenda, the Government allocate substantial funds from the State Revenue and Expenditure Budget Well known as the Village Fund. The Village Fund is a cross-government program sector that is under the supervision of several ministries discussing with the village. Derivative legislation was issued to guard the agar fund reliable, one of which is the Village Minister Regulation, Development of Disadvantaged Regions and Transmigration Number 19 Year 2017 About Priority using the Village Fund Year 2018. The purpose of issuing regulations it is a guide for the village in preparing the development agenda and empowerment that will be done for one year can accelerating the rate of village progress. One of the areas in Indonesia which has many rural areas Potential is Malang Regency. The village of Gajahrejo is one of the coastal villages which exist in Malang Regency, with the natural potency found by the village start from the for and the caring community which is high for the progress of the village, the Village Fund can help speed up development and change the status of Desa Gajahrejo from the village developed into an advanced village. In the implementation of the Village Fund has not been felt manfatnya maximum. Although interesting to do research about Performance of the implementation of Regulation of the Minister of Village, Development of Underdeveloped Regions and Transmigration No. 19 of 2017 by the Gajahrejo Village Government. This research was conducted in Gajahangan Village, Gedangan Sub-District Malang Regency of East Java Province from January to March 2018. The purpose of this research is 1) Knowing and analyzing performance implementation of the Village Minister Decree, Regional Development Disadvantaged, and Transmigration No. 19 of 2017 in Gajahrejo Village, 2) Knowing and analyze inhibiting factors from the performance of the policy implementation Regulation of the Minister of Village, Development of Underdeveloped Regions, and Transmigration Number 19 of 2017.The method used in this research is qualitative method with social examination approach. The data source was chosen using purposive technique sampling and snowball sampling with validation using tekni triangulation of data sources. Based on the results of research that has been done can it is known that the implementation performance of the Regulation of the Minister of Village, Regional Development vii Disadvantaged and Transmigration Number 19 Year 2017 by Gajahrejo Village Government run less effective. The inhibiting factors found are (1) lack of commitment and ability of village government officials, (2) failure village government in establishing communication with villagers (3) evaluation of administrative local governments that do not see more depth about the impact of the policy output issued by the village government in using the Village Fund.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FPR/2018/295/051804695 |
| Uncontrolled Keywords: | - |
| Subjects: | 500 Natural sciences and mathematics > 577 Ecology > 577.5 Ecology of miscellaneous environments > 577.51 Coastal Ecology |
| Divisions: | Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan > Sosial Ekonomi Agrobisnis Perikanan |
| Depositing User: | soegeng sugeng |
| Date Deposited: | 03 Jul 2018 02:07 |
| Last Modified: | 19 Dec 2020 07:49 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/11850 |
Actions (login required)
 |
View Item |