Kusuma, ReviDini (2016) Penataan Aparatur di Kabupaten Gresik (Studi pada Badan Kepegawaian Daerah dan Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik),. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penelitian ini dilatarbelakangi adanya permasalahan dalam proses penataan aparatur di Kabupaten Gresik yang masih kurang optimal. Hal ini dapat diidentifikasi dari pegawai kurang menguasai bidang yang diembannya serta minimnya pengetahuan dibidang tertentu dan hasil analisis jabatan belum digunakan sepenuhnya dalam penataan aparatur. Selain itu, terjadi ketidakseimbangan antara kebutuhan pegawai dengan pegawai yang ada. Rumusan masalah dalam penelitian ini: bagaimanakah penataan aparatur di Kabupaten Gresik pada BKD dan ORTALA SEKDA Kabupaten Gresik dan apa sajakah faktor pendukung dan penghambatnya. Tujuan penelitian ini: mendeskripsikan dan menganalisis penataan aparatur di Kabupaten Gresik serta mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian ini menggunakan teori manajemen sumberdaya manusia, pegawai aparatur sipil Negara, penataan Pegawai Negeri Sipil, Analisis Jabatan, analisis beban kerja, dan perhitungan kebutuhan pegawai. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Situs penelitian di BKD dan ORTALA SEKDA Kabupaten Gresik. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penataan aparatur di Kabupaten Gresik dilaksanakan sesuai Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Pegawai Negeri Sipil. Adanya kekurangan pegawai BKD memaksimalkan pegawai yang ada untuk menyelesaikan tugas, diizinkan menempuh pendidikan dan mengikuti pelatihan, memindahkan pegawai dari SKPD yang kelebihan ke kekurangan pegawai, merencanakan pegawai dalam jangka waktu lima tahun, mengangkat tenaga honorer dan tenaga outsourcing yang dikontrak per satu tahun. Faktor pendukung yaitu anggaran, kemampuan pegawai yang baik dalam pelaksanaan penataan aparatur, persetujuan dari atasan, adanya hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja, pegawai mampu mengisi e-formasi, serta adanya regulasi. Faktor penghambat yaitu keterbatasan pegawai, kurangnya kompetensi pegawai dalam analis jabatan, hasil kuesioner anjab tidak semua diisi masing-masing pegawai, terlambat mengumpulkan kuesioner analisis jabatan dan analisis beban kerja, gagal menginput data pada e-formasi serta adanya kelemahan implementasi penataan aparatur yang telah dihasilkan BKD. Saran dalam penelitian ini adalah melakukan anjab kembali, form A diisi terlebih dahulu, memeriksa/menelaah ulang hasil ABK, serta dalam implementasi penataan aparatur disesuaikan dengan hasil dari BKD.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FIA/2016/180/051604643 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 351 Public administration |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Publik / Negara |
| Depositing User: | Budi Wahyono Wahyono |
| Date Deposited: | 18 Jul 2016 09:13 |
| Last Modified: | 18 Jul 2016 09:13 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/118473 |
Actions (login required)
 |
View Item |