Elghifary, Faisyar (2017) Implementasi Undang-Undang No 28 Tahun 2009 Tentang Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (Studi kasus di Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan),. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penelitian ini dilandasi oleh permasalahan penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) yang tidak mencapai target di Kecamatan Lamongan, tidak tercapainya target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Lamongan berbeda dengan hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kecamatan-Kecamatan lain yang ada di Kabupaten Lamongan yang mana dapat mencapai target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 100% dibandingkan Kecamatan Lamongan sendiri. Tidak maksimalnya penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Lamongan mengakibatkan kurangnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak. Salah satu program pemerintah adalah melaksanakan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sesuai dengan Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah yang bertujuan untuk mencapai target dalam penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Lamongan khususnya Kecamatan Lamongan serta untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan, mengidentifikasi serta menganalisa pelaksanaan program Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan, dan Kendala dalam pelaksanaan program Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriftif, penelitian ini berusaha menggambarkan data penelitian yang diperoleh. Data dalam penelitian ini diperoleh dengan memadukan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara kepada para informan, observasi dan analisis dokumen. Dari hasil penelitian ini diperoleh bahwa implementasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah berjalan kurang tepat karena dalam menentukan jumlah wajib pajak Dispenda Kabupaten Lamongan tidak menggunakan data terbaru. Kendala yang dihadapi oleh Dispenda adalah kurangnya tingkat kesadaran masyarakat bahwa membayar pajak itu hukumnya wajib. Kurangnya sosialisasi terhadap masyrakat tentang program pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dan kurangnya penerapan sanksi yang tegas terhadap wajib pajak yang tidak membayar pajak. Seharusnya Dispenda menggunakan data terbaru untuk menetukan jumlah Wajib Pajak, Melakukan Sosialisasi kepada masyarakat, dan menindak kepada wajib pajak yang tidak membayar pajak, sehingga terdapat efek jera yang dirasakan wajib pajak yang tidak mau mambayar.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FIA/2016/1261/051702896 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 351 Public administration |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Publik / Negara |
| Depositing User: | Budi Wahyono Wahyono |
| Date Deposited: | 20 Mar 2017 11:05 |
| Last Modified: | 20 Mar 2017 11:05 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/118400 |
Actions (login required)
 |
View Item |