Pertiwi, TututDayang (2017) Implementasi Peraturan Walikota Blitar Nomor 8 Tahun 2015 tentang program rintisan wajib belajar 12 tahun ( Studi pada Dinas Pendidikan Kota Blitar). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penelitian ini dilandasi oleh permasalahan mengenai pengelolaan pendidikan yang ada di Kota Blitar. Masalah ini mengenai pelaksanaan peraturan dan perbedaan regulasi di tingkat pusat dan peraturan di daerah. Peraturan Walikota Blitar Nomor 8 Tahun 2015 tentang program rintisan wajib belajar 12 tahun dahulu mengacu pada UU No. 32 Tahun 2004 yang pelaksanaan pendidikan menengah diserahkan kepada Kabupaten/Kota, sekarang diganti dengan UU No 23 Tahun 2014 yang pelaksanaan pendidikan menengah diserahkan ke Provinsi. Padahal, pelaksanaan pendidikan menengah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Blitar sudah berjalan dengan baik sejak tahun 2011 sampai sekarang (2016) dimana pengelolaan pendidikan pada jenjang menegah (SMAdan SMK) akan diakuisisi oleh Pemerintah Provinsi. Pengelolaan pendidikan pada jenjang menengah menimbulkan kekhawatiran keberhasilan pelaksanaan, karena yang mengetahui permasalahan dan pengelolaan selama ini adalah Pemerintah Kota Blitar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian yaitu: 1) Implementasi PeraturanWalikota Blitar Nomor 8 Tahun 2015 tentang program rintisan wajib belajar 12 tahunyang diteliti dari model implementasi menurut Edward III. Analisis data yang digunakan yaitu model interaktif yang terdiri dari empat tahapan yaitu: kumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Walikota Blitar Nomor 8 Tahun 2015 tentang program rintisan wajib belajar 12 tahun di Kota Blitar cukup terimplementasikan dengan baik. Ditinjau dari beberapa hal yaitu: 1) komunikasi dalam dimensi transformasi, kejelasan dan konsistensi telah yang berjalan dengan baik meski terdapat kecemburan sosial dari siswa-siswi yang berdomisisli di luar Kota Blitar yang tidak memperoleh perlakuan yang sama, namun pada dimensi transmisi baik secara langsung maupun tidak langsung berjalan dengan baik, kejelasan isi dan konsistensi pihak-pihak terkait; 2) Adanya Sumberdaya yang terlibat meliputi staf yang terlibat terkait tenaga pendidik yang masih terdapat ketidaksesuaian dengan standar, informasi tentang pelaksanaan program dan kepatuhan pelaksana, wewenang yang bersifat formal masih terdapat ketidaksesuaian dengan UU otonomi daerah terbaru, serta fasilitas fisik yang telah dimiliki; 3) Disposisi atau peran aktor yang terlibat meliputi tidak adanya pelaksanaan pengangkatan birokrat khusu dalam peraturan Walikota, namun tidak adanya reward dalam peraturan; 4) Struktur birokrasi yang telah memiliki SOPs dalam isi peratuiran Walikota secara detail dan rinci serta adanya upaya penyebaran tanggungjawab kegiatan-kegiatan. v Saran untuk memperbaiki implementasi peraturan Walikota Blitar nomor 8 tahun 2015 berdasarkan model Edward III:1) faktor komunikasi Pemerintah Kota Blitar perlu melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah yang secara geografis berdekatan dengan Kota Blitar, 2) faktor Sumberdaya Perintah Kota Blitar harus melakukan penyesuaian standar tenaga pendidik selain itu terkait ketidak sesuaian UU Pemerintah Kota Blitar melakukan peninjauan ulang/yudicial review dengan Pemerintah Provinsi di fasilitasi oleh MK tentang UU No 23 tahun 2014 agar lebih disesuaikan dengan kondisi nyata di lapangan, jika memang telah berjalan di kota tertentu lebih baik dilakukan pengecualian untuk kota yang telah mandiri dan tidak diambil alih ke Provinsi, 3) desposisi Terkait reward, seharusnya diadakan reward agar meningkatkan kinerja dan menjadi motivasi kerja karena telah ada punishment sehingga secara teori jika ada punishment harus ada juga reward, 4) Struktur birokrasi dipertahankan pembagaian perantugasnya.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FIA/2016/1186/051701675 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 351 Public administration |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Publik / Negara |
| Depositing User: | Budi Wahyono Wahyono |
| Date Deposited: | 22 Feb 2017 08:52 |
| Last Modified: | 22 Feb 2017 08:52 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/118316 |
Actions (login required)
 |
View Item |