Putera, YudhisTiara (2016) Pengelolaan Keuangan Desa Untuk Menunjang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Studi pada Desa Tunjungtirto Kecamatan Singosari Kabupaten Malang),. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa merupakan awal dari proses pengelolaan keuangan desa yang baru. Pendapatan Desa bertambah dari Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBN, Pengelolaan Keuangan Desa juga dituntut lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pengelolaan Keuangan Desa sendiri merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Oleh karena itu pemerintah Desa tunjungtirto dituntut untuk menjalankan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan peraturan-peraturan tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan dibatasi oleh dua fokus penelitian yaitu: (1) Pengelolaan keuangan desa untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tunjungtirto Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, (2) Faktor pendukung dan penghambat dalam Pengelolaan Keuangan Desa Tunjungtirto Kecamatan Singosari Kabupaten Malang. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data-data yang telah diperoleh tersebut kemudian dilakukan kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan Pengelolaan Keuangan Desa Tunjungtirto yang telah berjalan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Kegiatan Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban telah dilakukan sesuai dengan prosedur tahapan pengelolaan keuangan desa. Keuangan Desa Tunjungtirto juga telah di pergunakan untuk menjalankan kegiatan di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Permasalahan dan hambatan banyak timbul dalam pengelolaan keuangan desa tersebut, salah satunya adalah peraturan teknis yang berubah-ubah, kemampuan SDM dari aparat desa dan pendamping desa dari pemerintah pusat yang belum maksimal membantu dalam menyelesaikan persoalan pengelolaan keuangan Desa Tunjungtirto. Pemerintah Desa Tunjungtirto perlu meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah terkait untuk perubahan aturan teknis pengelolaan keuangan desa. Perlu adanya pendidikan pelatihan teknis penglolaan keuangan dan kepemimpinan untuk aparat pemerintah desa. Pemerintah pusat harus menyeleksi pendamping desa yang berkompetensi untuk diterjunkan ke setiap desa untuk membantu pengelolaan keuangan desa.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FIA/2016/1156/051700659 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 351 Public administration |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Publik / Negara |
| Depositing User: | Budi Wahyono Wahyono |
| Date Deposited: | 20 Feb 2017 08:51 |
| Last Modified: | 20 Feb 2017 08:51 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/118282 |
Actions (login required)
 |
View Item |