DarmawanSaputra, Muhammad (2016) Implikasi Country-by-Country reporting terhadap ketentuan dokumentasi Transfer Pricing di Indonesia. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Skema penghindaran pajak melalui praktik transfer pricing semakin marak terjadi seiring berjalannya era globalisasi. Keterbatasan informasi dan adanya celah dalam peraturan domestik menyebabkan praktik penghindaran pajak tersebut tidak terkendali. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) bersama Negara G20 mempublikasikan 15 rencana aksi untuk mengatasi masalah tersebut. Salah satu rencana aksi tersebut adalah aksi 13 mengenai jenis dokumentasi transfer pricing yang baru, yaitu Country-by-Country Reporting (CbCR). CbCR dirasa dapat memberikan informasi mengenai setiap perusahaan dalam satu grup di masing – masing Negara perusahaan tersebut beroperasi. Rencana aksi tersebut tentunya menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk mengadaptasi rencana aksi tersebut guna mengurangi praktik manipulasi transfer pricing. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana CbCR dapat mengurangi praktik manipulasi transfer pricing serta menganalisis ketentuan dokumentasi transfer pricing yang harus diatur dalam menerapkan CbCR. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan wawancara dan dokumentasi. Fokus pada penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi bagaimana informasi yang tersedia dalam CbCR dapat mengurangi praktik manipulasi transfer pricing dan mengidentifikasi peraturan mengenai dokumentasi transfer pricing yang harus diatur dalam menerapkan CbCR. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan peneliti adalah CbCR dapat menyediakan informasi penting dari fungsi – fungsi yang dilakukan oleh perusahaan multinasional (PMN) hingga laporan keuangan masing – masing perusahaan dalam satu grup. Informasi tersebut akan dimanfaatkan oleh otoritas perpajakan sebagai risk assessment atau sebagai dasar sebelum melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap suatu PMN. CbCR yang terdapat dalam rencana aksi BEPS ke 13 sangat penting diadaptasi oleh Indonesia, sehingga Indonesia wajib mengadaptasi setidaknya semua yang terdapat dalam rencana aksi ke 13 tersebut. Permasalahan yang akan dihadapi oleh Indonesia adalah bagaimana Indonesia menjaga kerahasiaan informasi yang didapatkan atas pertukaran informasi antar Negara. Rekomendasi yang dapat peneliti berikan adalah membuat peraturan Menteri Keuangan mengenai jenis dokumentasi transfer pricing guna mengimplementasikan CbCR tersebut sehingga tidak terdapat celah yang dapat dimanfaatkan dan membuat peraturan mengenai kerahasiaan informasi yang didapatkan dari CbCR sehingga memberi kepastian bagi Wajib Pajak yang patuh dan mendapat kepercayaan dari Negara mitra sumber informasi mengenai Wajib Pajak tersebut didapatkan.
English Abstract
Tax avoidance schemes through transfer pricing practices increased significantly as the era of globalization continues. The limitation of information and loophole on domestic regulation has caused those practices could not be controlled. The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) with G20 Countries publish 15 action plan to resolve the problem. One of those action plan is action 13 about the new type of transfer pricing documentation, the Country-by-Country Reporting (CbCR). CbCR is considered to provide the information of each companies in each countries of one group of a multinational enterprise. The CbCR should be the chance for Indonesia to be implemented to minimize the transfer pricing manipulation practices. The purpose of this research is to find out how CbCR could decrease the number of transfer pricing manipulation practices and to analyze provisions that should be regulated in the purpose for implementing CbCR. This research is a descriptive study with qualitative approach. Data collection techniques in this study was to interview and documentation. The focus of this research is to identified how the information that CbCR provide could decrease the number of transfer pricing manipulation practices and to identified the regulation about transfer pricing documentation that should be regulated in the purpose of implementing CbCR. The results of the research that has been conducted by researcher is that CbCR could provide important information from the function performed up to the financial report of each companies in one group. The information will be used by the Tax Autorithies to perform risk assessment as the first step to consider a tax audit. The CbCR that contained in BEPS Action Plan number 13 is crucial to be implemented by Indonesia. Consequently, the BEPS Action Plan number 13 should be fully implemented by Indonesia. The issue will be faced by Indonesia is how Indonesia can keep the secrecy of the information exchanged from the other countries. Recommendations that the researcher can give are declare a new minister of economy regulation about the provisions of transfer pricing documentation in respect to implement the CbCR and regulate the regulation about the secrecy of the information gotten from the CbCR in the purpose of giving certainty to comply Tax Payer and obtain trust from the countries where the information exchanged.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FIA/2016/1119/051700177 |
| Subjects: | 600 Technology (Applied sciences) > 658 General management |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Bisnis / Niaga |
| Depositing User: | Sugiantoro |
| Date Deposited: | 07 Feb 2017 10:41 |
| Last Modified: | 07 Feb 2017 10:41 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/118241 |
Actions (login required)
 |
View Item |