Hidayati, Nur (2016) Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Unit Pengelola Transjakarta-Busway Di Daerah Khusus Ibukota (Dki) Jakarta (Studi Pada Koridor 1 Rute Blok M – Kota). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Setiap tahun, transportasi selalu mengalami perkembangan dalam mendukung segala aktivitas manusia, khususnya untuk transportasi publik dalam melayani kebutuhan masyarakat Indonesia terutama Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta. Tingkat mobilitas masyarakat DKI Jakarta dan sekitarnya yang tinggi belum diseimbangkan dengan transportasi publik yang aman dan nyaman, sehingga pada tahun 2004, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyediakan angkutan massal bus Transjakarta dengan membuat Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Transjakarta-Busway, yang mana pada tahun 2014 berubah menjadi PT. Transportasi Jakarta melalui Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pembentukan BUMD PT. Transjakarta. Pada pelaksanaan pelayanan transportasi tersebut sebaiknya diseimbangkan dengan adanya standar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Unit Pengelola Transjakarta-Busway. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian yang pertama tentang pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Unit Pengelola Transjakarta-Busway di DKI Jakarta pada koridor 1 rute Blok – Kota. Kedua, mengenai faktor-faktor pendukung dan penghambat. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu model interaktif Miles, Huberman dan Saldana. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Transjakarta pada koridor 1 dapat dikatakan belum sesuai. Hal ini disebabkan dari 6 jenis pelayanan dasar, hanya 2 yang sudah sesuai, dan 4 belum sesuai dengan SPM yang telah ditetapkan. Faktor pendukung yaitu sarana pelayanan, kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM), dan kerjasama dengan pihak lain. Faktor penghambat yaitu kurangnya sarana pelayanan yang memadai, kemauan SDM yang tidak menjalankan fungsinya, tingkat kesadaran masyarakat di luar pengguna Transjakarta yang masih rendah dan sistem pembayaran kartu yang belum maksimal. Saran dalam penelitian ini adalah lebih meningkatkan atau memenuhi berbagai fasilitas pelayanan dalam SPM; lebih memberikan motivator kepada petugas; lebih memperbaiki dan meningkatkan kerjasama dengan pihak lain; serta membuat sistem pembayaran kartu yang dikeluarkan oleh PT. Transportasi Jakarta.
English Abstract
Every year, transportation continues to develop to support human activity, primarily as public transport to fulfil the needs of the people of Indonesia, especially in DKI Jakarta. Nevertheless, there is unbalanced condition between the mobility level of the people in Jakarta with the available public transportation that is safe and comfortable for them. Due to that reason, in 2004, Jakarta Provincial Government provides mass transit bus Transjakarta through the Decree of the Governor of DKI Jakarta No. 11 Year 2003 on the Establishment, Organization and Governing Body-Transjakarta Busway, which was changed to PT. Transportation Jakarta through the Jakarta Provincial Regulation No. 4 Year 2014 on the Establishment of BMUD PT. Transjakarta. The implementation of the transportation service should be balanced with the standards set by Governor Regulation No. 35 Year 2014 on Minimum Service Standard of Transjakarta-Busway Administrator. This study uses qualitative research with descriptive methods. The main focus of the research is to see the implementation of the Minimum Service Standard Transjakarta-Busway Administrator (SPM) in corridor 1 Blok M-Kota, Jakarta. Moreover, regarding the supporting and inhibiting factors. Analysis of the data used in this study is an interactive model of Miles, Huberman, and Saldana. The results of the research shows that the implementation of the Minimum Service Standard Transjakarta corridor 1 has not been in accordance with the existing regulation. This is due to only 2 from 6 types of the basic services that has been implemented. The supporting factors are service facilities, the ability of the Human Resources, and cooperation with other parties. The inhibiting factors are lack of facilities, irresponsible staffs, the level of public awareness that is still low and the card payment systems which is not maximized. The suggestions of this study are to improve the services that regulated in the SPM; provide motivation to the staffs; to upgrade and enhance the cooperation with other parties; and to increase the level of awareness of transportation services of the service users.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FIA/2016/1113/051613022 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 351 Public administration |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Publik / Negara |
| Depositing User: | Kustati |
| Date Deposited: | 06 Jan 2017 10:07 |
| Last Modified: | 06 Jan 2017 10:07 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/118235 |
Actions (login required)
 |
View Item |