Policy Evaluation Of Single Tuition Fee (Uang Kuliah Tunggal) Towards Educational Justice

Nugraha, Setya (2015) Policy Evaluation Of Single Tuition Fee (Uang Kuliah Tunggal) Towards Educational Justice. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Kebijakan Uang Kuliah Tunggal di UB mengalami pro dan kontra. Mahasiswa membuat demonstrasi menginginkan keadilan. Birokrat membuat forum hearing untuk mengetahui permasalahan UKT di UB. Tujuan diterapkan UKT di UB adalah : (1) Untuk memberikan deskripsi dan pengetahuan mengenai Kebijakan “Uang Kuliah Tunggal” di Universitas Brawijaya. (2) Untuk memberikan evaluasi mengenai Kebijakan Uang Kuliah Tunggal di Universitas Brawijaya dalam upaya menuju pendidikan berkeadilan. Peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder. Sedangkan analisa data yang digunakan adalah analisa deskriptif melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dua tahun sejak di implementasikan UKT di UB terdapat banyak kekurangan yang perlu di evaluasi. Aktor yang mempengaruhi kebijakan adalah pejabat tingkat universitas sebagai pengusul nominal UKT kepada Menteri Pendidikan, Pejabat tingkat fakultas sebagai perumus nominal yang sesuai dengan aturan yang telah disepakati bersama, serta mahasiswa sebagai penerima kebijakan juga sebagai objek kebijakan sebagai penerima informasi juga perlu di evaluasi. Tujuan dari kebijakan uang kuliah tunggal haruslah demokratis dan berkeadilan. Evaluasi kebijakan uang kuliah tunggal ini dibagi menjadi tiga bagian yakni input, proses, dan output kebijakan. Evaluasi input membahas sumber hukum yang digunakan dan pemahaman tentang acuan perhitungan nominal UKT yang akan digunakan dalam pembuatan SK. Evaluasi Proses menghasilkan analisa perumusan nominal UKT di tingkat fakultas yang menghasilkan adanya temuan perhitungan nominal UKT yang tidak mengacu terhadap peraturan yang ada. Evaluasi output lebih menjelaskan mengenai permasalahan produk hukum yang dihasilkan. Model kebijakan deliberasi cocok digunakan dalam pembagian peran aktor dalam kebijakan UKT. Perhitungan nominal, sumber hukum, dan produk hukum harus sesuai dengan peraturan di atasnya.

English Abstract

Single Tuition Fee (UKT) Policy in UB experienced by pros and cons. Students run a demonstration to demand an educational justice. Bureucrats make a hearing forum to know what the problem is to implement UKT policy in UB. Purposes of applied UKT in UB are: (1) to provide a description and knowledge about "Single Tuition Fee" policy at UB. (2) to provide an evaluation of Single Tuition Fee Policy in UB towards educational justice. Researchers use descriptive research method with qualitative approach. Sources of data in this study are primary and secondary data. While analysis of the data used is interactive model through the stages of data collection, data reduction, data presentation, and conclusion. Two years since UKT implemented in UB there are many shortcomings that need to be evaluated. Actors who influence the policy is official university level as executor of UKT nominal policy to the Minister of Education, the faculty level officials as nominal framers accordance with the rules that have been agreed upon, students as recipients of policy objects as recipients of information also needs to be evaluated. The aims of the single tuition fee policy should be democratic and justice. Single policy evaluation tuition is divided into three parts, such as input, process and output policies. Evaluation inputs used to discuss the source of law and understanding of the nominal calculation UKT reference to be used in the make of SK. Evaluation Process produces a nominal formulation of UKT at the faculty level and resulted in the discovery of UKT nominal calculation that does not reflex to the existing regulations. Evaluation output is explained by the legal issues resulting in product. Model of deliberative policy suitable to the roles of actors in the policy of UKT. Nominal calculations, the source of law, and the product of law must be in place with the rules of law.

Item Type: Thesis (Sarjana)
Identification Number: SKR/FIA/2015/96/051502298
Subjects: 300 Social sciences > 351 Public administration
Divisions: Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Publik / Negara
Depositing User: Budi Wahyono Wahyono
Date Deposited: 30 Mar 2015 10:14
Last Modified: 30 Mar 2015 10:14
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/118075
Full text not available from this repository.

Actions (login required)

View Item View Item