Implementasi Penagihan Pajak sesuai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 JO. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mojokerto).

Saputra, Rachman Bawono Sidiq (2015) Implementasi Penagihan Pajak sesuai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 JO. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mojokerto). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Penagihan pajak yang dilakukan oleh KPP Pratama Mojokerto merupakan upaya yang dilakukan oleh seksi penagihan dalam melaksanakan Undang-Undang No. 19 tahun 1997 Jo. Undang-Undang No. 19 tahun 2000, serta usaha dalam mendapatkan utang pajak terhadap wajib pajak yang tidak kooperatif dalam membayar pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi penagihan pajak yang berdasarkan Undang-Undang No. 19 tahun 1997 Jo. Undang-Undang No. 19 tahun 2000. Dan untuk mengetahui hambatan/kendala yang di hadapi oleh seksi penagihan dalam melaksanakan tugasnya di wilayah kerja KPP Pratama Mojokerto. Penelitian ini merupakan penelitian Kualitatif deskritif dengan fokus terhadap implementasi penagihan pajak sesuai Undang-Undang No. 19 tahun 1997 Jo. Undang-Undang No. 19 tahun 2000, hambatan yang dihadapi oleh seksi penagihan dalam melakukan penagihan pajak, dan solusi yang telah di lakukan oleh seksi penagihan dalam menghadapi hambatan/kendala tersebut. Hasil Penelitian ini menujukan bahwa KPP Pratama Mojokerto lebih tepatnya seksi penagihan dalam melaksanakan penagihan pajak sebagian besar telah sesuai dengan Undang-Undang No.19 tahun 1997 Jo. Undang-Undang No. 19 tahun 2000, namun juga terdapat beberapa ketidak kesesuai didalam pelaksanaan penagihan pajak tersebut diantaranya, penerbitan surat teguran yang ada sebagian tidak sesuai dengan seharusnya, dilihat dari beban kerjanya pegawai di seksi penagihan memiliki jumlah pegawai yang kurang, tidak terdapatnya pemberitahuan pengetahuan dari jurusita lama kepada jurusita baru, terdapat kelemahan sistem pembayaran, tindakan pemblokiran yang kurang efisien, dan tidak terdapat sistem yang dapat menghadapi pembubaran badan usaha oleh wajib pajak, KPP Pratama Mojokerto sebaiknya melakukan penambahan pegawai di seksi penagihan, melakukan transfer pengetahuan kepada jurusita pajak lama kepada jurusita pajak baru, memperbaiki kelemahan sistem pembayaran, melakukan kerjasama dengan Bank Indonesia/OJK dalam melakukan pemblokiran, dan membuat sistem dalam mengelompokkan antara perusahaan yang memiliki ciri-ciri melakukan pembubaran dan tidak.

Item Type: Thesis (Sarjana)
Identification Number: SKR/FIA/2015/940/051600605
Subjects: 300 Social sciences > 336 Public finance > 336.2 Taxes
Divisions: Fakultas Ilmu Administrasi > Perpajakan
Depositing User: Endang Susworini
Date Deposited: 11 Feb 2016 15:56
Last Modified: 31 Dec 2021 03:26
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/118052
[thumbnail of 051600605_Rachman_Bawono_Sidiq_S.pdf]
Preview
Text
051600605_Rachman_Bawono_Sidiq_S.pdf

Download (9MB) | Preview

Actions (login required)

View Item View Item