Mauludiah, OkkySusi (2015) Efektivitas Self Asessment System dalam Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang),. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pajak daerah merupakan jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerahnya. Berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terdapat pengalihan pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang semula pajak pusat menjadi pajak daerah yang mulai berlaku pada 1 Januari 2011. BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan, yang selanjutnya disebut pajak. Dalam sistem pemungutan viii BPHTB digunakan self assessment system, dimana self assessment system memberikan kepercayan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang. Adapun tujuan penelitian ini ialah: (1) untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas self assessment system dalam pemungutan BPHTB di Kota Malang, (2) untuk mengetahui dan menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan self assessment system dalam pemungutan BPHTB di Kota Malang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode penelitian yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang sebagai pihak yang terlibat langsung dalam pemungutan BPHTB. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa efektivitas self assessment system dalam pemungutan BPHTB berdasarkan indikator kuantitatif sudah efektif terkait realisasi penerimaan pajak BPHTB serta kontribusi pajak BPHTB terhadap pendapatan daerah Kota Malang. Namun, jika dilihat berdasarkan indikator kualitatif masih belum efektif. Hal tersebut terkait dengan peran Notaris/PPAT yang lebih dominan jika dibandingkan dengan Wajib Pajak. Selain itu, petugas pemungut pajak BPHTB dalam memberikan sosialisasi dan monitoring pelaksanaan pemungutan pajak BPHTB menggunakan self assessment system masih belum optimal. Saran dari penelitian ini adalah penulis memberikan dua alternatif, yaitu penghapusan self assessment system dalam pemungutan pajak BPHTB dan tetap menggunakan self assessment system dalam pemungutan pajak BPHTB dengan memperhatikan hal-hal yaitu: a. Sosialisasi harus dilakukan langsung kepada masyarakat luas dengan menggunakan media massa. b. Perlu adanya penyederhanaan form SSPD-BPHTB. c. Penghapusan layanan yang diberikan oleh Notaris/PPAT kepada Wajib Pajak untuk menguruskan pajak BPHTB. d. Penetapan NJOP perlu dikendalikan secara wajar.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FIA/2015/894/051600614 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 351 Public administration |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Publik / Negara |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 16 Feb 2016 14:49 |
| Last Modified: | 22 Mar 2020 04:51 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/118000 |
Actions (login required)
 |
View Item |