Amrullah, Ridho (2015) Implementasi Kebijakan Pemekaran Wilayah Kecamatan di Kota Probolinggo. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penelitian ini dilakukan di Kota Probolinggo Provinsi Jawa Timur yang merupakan salah satu daerah otonom yang melaksanakan kebijakan pemekaran wilayah kecamatan. Memasuki tahun 2008, Kota Probolinggo memekarkan wilayahnya dari 3 (tiga) kecamatan menjadi 5 (lima) kecamatan. Kecamatan sebelum dimekarkan antara lain Kec. Mayangan, Kec. Wonoasih dan Kec. Kademangan. Kecamatan baru tersebut adalah Kecamatan Kedopok dan Kecamatan Kanigaran. Kurangnya sarana dan prasarana menimbulkan kesulitan dalam menjangkau pelayanan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan pemerataan pembangunan. Itulah sebabnya diyakini bahwa strategi kebijakan pemekaran wilayah kecamatan di Kota Probolinggo adalah salah satu solusinya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pemekaran wilayah kecamatan di Kota Probolinggo ini berlangsung, sehingga dalam pelaksanaan penelitian di Kota Probolinggo ini bermanfaat guna mempertajam wacana dan ilmu pengetahuan. Terlebih dapat memberikan kontribusi nyata terhadap sumber daya aparatur terkait untuk lebih mengedepankan pelayanan kepada masyarakat supaya mampu mendekati kesejahteraan pada masyarakatnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kualitatif. Adapun metode kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini guna untuk mendapatkan data yang diperoleh baik secara lisan, wawancara, maupun data tertulis berupa dokumen – dokumen yang diperlukan. Hal ini dimaksudkan untuk mengumpulkan data – data secara mendalam tentang implementasi kebijakan pemekaran wilayah kecamatan di Kota Probolinggo. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa pemekaran wilayah bertujuan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dengan harapan dapat memberikan kemudahan dalam hal pelaksanaan pelayanan publik. Contoh dampak yang bersifat langsung bagi masyarakat misalnya; waktu lebih singkat dan adanya kesempatan kerja bagi masyarakat. Sementara bagi pemerintah, semakin pendeknya rentan kendali dan turunnya biaya administrasi pemerintahan. Akhirnya bahwa kebijakan pemekaran wilayah adalah tepat dan bermanfaat bagi masyarakat luas apabila ada iktikad yang baik dari pihak yang berkepentingan untuk kesejahteraan bersama.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FIA/2015/852/051509149 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 351 Public administration |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Publik / Negara |
| Depositing User: | Budi Wahyono Wahyono |
| Date Deposited: | 17 Dec 2015 10:52 |
| Last Modified: | 17 Dec 2015 10:52 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/117954 |
Actions (login required)
 |
View Item |