TikhaQA, Dhea (2015) Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota di Indonesia Pada Masa Desentralisasi Fiskal,. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Kinerja keuangan daerah sangat menentukan bagi keberhasilan desentralisasi fiskal. Penelitian ini mengkaji bagaimana kinerja keuangan daerah di Indonesia setelah hampir satu setengah dasawarsa desentralisasi dan menganalisis faktor-faktor keuangan apa saja yang berhubungan dengan kinerja keuangan daerah. Analisis rasio keuangan digunakan untuk menghitung tingkat kinerja keuangan daerah dari sisi penerimaan dan dari sisi pengeluaran, sedangkan analisis korelasi digunakan untuk melihat hubungan faktor-faktor keuangan terhadap indikator kinerja keuangan daerah. Data bersumber dari Sistem Informasi Keuangan Daerah Departemen Keuangan tahun 2013. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar kabupaten/kota di Indonesia memiliki rasio kemandirian yang rendah. Selama hampir satu setengah dasawarsa desentralisasi hanya satu kabupaten saja yang rasio kemandiriannya lebih dari 50 persen yakni Kabupaten Badung. Kesenjangan kemandirian keuanganan daerah nampak antara kabupaten/kota di Pulau Jawa dan luar Jawa, khususnya Papua. Hampir sebagian besar kabupaten/kota di propinsi Papua memiliki ketergantungan yang sangat besar (lebih dari 90 persen). Dilihat dari sisi pengeluaran, penelitian ini menemukan ketidakefisienan dalam pengelolaan keuangan daerah yang ditunjukkan dari besarnya porsi anggaran yang dihabiskan untuk membiayai belanja pegawai tidak langsung. Oleh karena itu pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan kemandirian daerah dengan mengoptimalkan pendapatan asli daerah. Hal ini dapat dilakukan dengan mencari sumber pendapatan baru seperti UMKM dengan memberikan bantuan dana, dan memperhatikan perkembangannya, meningkatkan kegiatan investasi di daerah agar dapat meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi daerah, serta mengurangi angka pengangguran di daerah. Kemudian pemerintah juga perlu meningkatkan pertumbuhan di sektor perekonomian dengan melakukan pembangunan infrastruktur berupa jalan, irigasi, dan fasilitas publik lainnya. Dalam hal belanja rutin dan belanja modal, pemerintah perlu menekan pertumbuhan belanja rutin dan sebaliknya, meningkatkan pertumbuhan belanja modal dalam rangka pembangunan infrastruktur di daerah.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FIA/2015/839/051509136 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 351 Public administration |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Publik / Negara |
| Depositing User: | Budi Wahyono Wahyono |
| Date Deposited: | 16 Dec 2015 14:26 |
| Last Modified: | 16 Dec 2015 14:26 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/117938 |
Actions (login required)
 |
View Item |