Analisis Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan Setelah Menjadi Pajak Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung),

Saifulloh (2015) Analisis Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan Setelah Menjadi Pajak Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung),. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Penelitian ini dilakukan atas dasar perubahan dan pelimpahan kewenangan terkait dengan desentralisasi fiskal. Berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai pertanda dimulainya era baru terkait perubahan pengelolaan PBB P-2. Salah satu amanat dari Undang-undang tersebut adalah melimpahkan kewenangan pengelolaan PBB P-2 kepada pemerintah daerah. Sedangkan konsekuensi dari pendaerahan PBB P-2 tersebut adalah bahwa daerah tidak lagi menerima dana bagi hasil dari pemerintah pusat, hal ini berarti dana untuk biaya pemungutan sebesar 9% dari dana bagi hasil pemerintah pusat untuk petugas pemungutan sudah tidak berlaku. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi dasar pemberian insentif pemungutan dan implementasi pemberian insentif pemungutan di Kabupaten Tulungagung. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah dampak dari pendaerahan PBB P-2 menjadi pajak daerah adalah bergantinya biaya pungut menjadi insentif pemungutan yang besaran nominalnya sebesar 5%. Namun dalam kenyataannya besaran nominal insentif pemungutan ini lebih kecil apabila dibandingkan dengan biaya pungut. Maka dari itu Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung melalui Dinas Pendapatan Daerah memberikan tambahan penghasilan berupa memberikan biaya penyampaian SPPT dan rekonsiliasi penerimaan PBB-P2. Salah satu tujuan dari pemberian insentif ini adalah untuk memberikan penghargaan kepada petugas pungut atas kinerjanya berupa tambahan penghasilan serta untuk menghindari kemungkinan adanya kecurangan selama proses pemungutan karena ketidakpuasan upah yang diterima. Pemberian insentif juga sebagai pendorong atau motivasi bagi aparat pemungut pajak untuk memperbaiki kualitas kinerja sebagai salah satu upaya meningkatkan penerimaan PBB P-2.

English Abstract

The delegation is conducted or modified based on fiscal decentralization. Act No. 8 of 2009 about Local Tax and Local Retribution is the indication of new era for the management of PBB P-2. A mandatory tenet in this Act is to delegate the management of PBB P-2 to local government. The consequence of PBB P-2 localization is that the local is not anymore accepting donation from central government, and therefore, the fee of the collection task, which is that 9 % of the proceed is given by central government to the collecting officer, is not anymore prevailed. The objectives of research are to understand factors that underlie the incentive treatment and to recognize the implementation of incentive treatment at Tulungagung District. Research type is descriptive with qualitative approach. Result of this research indicates that the impact of PBB P-2 localization into local tax is evident through the change of the collecting fee into 5 % collection incentive. The nominal of collection incentive is indeed smaller than collecting fee. Therefore, the local government of Tulungagung District, through the Official of Local Income, has charged additional income by requesting SPPT submission cost and PBB-B2 reconciliation. Incentive treatment is aimed to give a reward, as additional income, to the collection officers for their performance. This reward may be important to avoid the fraud during the collection due to the lack of satisfaction against the wage. Incentive treatment may also be useful as stimulant or motivation for the tax collector officers to improve their performance and also to increase the revenue from PBB P-2.

Item Type: Thesis (Sarjana)
Identification Number: SKR/FIA/2015/7/051501184
Subjects: 600 Technology (Applied sciences) > 658 General management
Divisions: Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Bisnis / Niaga
Depositing User: Budi Wahyono Wahyono
Date Deposited: 17 Feb 2015 11:24
Last Modified: 17 Feb 2015 11:24
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/117783
Full text not available from this repository.

Actions (login required)

View Item View Item