Citrawuni, KikyDella (2015) Penerapan SSK (Strategi Sanitasi) Kota Blitar dalam Perspektif Pembangunan Berwawasan Lingkungan di Kota Blitar. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pemerintah Kota Blitar telah membentuk Kelompok Kerja Sanitasi ISSDP dengan Surat Keputusan Walikota Blitar Nomor : 188/5/HK/442.010.02/2006 yang dikeluarkan pada 2 Februari 2006 yang kemudian diperbarui dengan SK Walikota Blitar Nomor :188/5/HK/422.010.02/2007 yang dikeluarkan pada tanggal 2 Februari 2007. Kegiatan ini adalah sebagai wujud keikutsertaan Kota Blitar dalam program PPSP (Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman) dan wujud dari penerapannya adalah dengan SSK (Strategi Sanitasi Kota). Strategi Sanitasi Kota (SSK) sendiri adalah suatu dokumen perencanaan yang berisi kebijakan dan strategi pembangunan sanitasi secara komprehensif pada tingkat kota yang dimaksudkan untuk memberikan arah yang jelas, tegas dan menyeluruh bagi pembangunan sanitasi Kota Blitar dengan tujuan agar pembangunan sanitasi dapat berlangsung secara sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan. Berdasarkan uraian diatas tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa gambaran penerapan SSK (Strategi Sanitasi Kota) dalam perspektif pembangunan berwawasan lingkungan di Kota Blitar. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data wawancara, dokumentasi, dan observasi. Situs penelitian ini di kota Blitar. Sedangkan analisa yang digunakan adalah analisa Miles, Huberman dan Saldana. Adapun fokus dalam penelitian ini adalah gambaran tahapan, metode, aktor, bentuk keterlibatan, bentuk koordinasi,pelaksanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan, dan faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan SSK (Strategi Sanitasi Kota). Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Penerapan SSK (Strategi Sanitasi Kota) dalam perspektif pembangunan berwawasan lingkungan belum optimal. Faktor internal dipilih kembali menjadi sumber daya manusia dan sarana prasarana. Sedangkan faktor eksternalnya adalah koordinasi dan komunikasi dengan masyarakat. Dengan demikian saran yang diberikan adalah transparansi hubungan antara instansi dan masyarkat perlu ditingkatkan sehingga menantisipasi adanya kesalah pahaman. Masyarakat pun juga harus diberikan pengenalan yang lebih agar timbul kesadaran dalam diri masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan. Pemerintah juga harus membatasi pembangunan yang terus menerus. Pembangunan yang telah dilakukan harus memberikan lahan bebas untuk ruang terbuka hijau sebagai salah satu cara menyeimbangkan antara pembangunan dan lingkungan. Faktor dana juga menjadi masalah sehingga perencanaan yang matang juga harus dilakukan untuk menghindari proses berhentinya proyek sehingga hasil menjadi kurang maksimal.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FIA/2015/603/051507349 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 351 Public administration |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Publik / Negara |
| Depositing User: | Budi Wahyono Wahyono |
| Date Deposited: | 13 Oct 2015 09:05 |
| Last Modified: | 13 Oct 2015 09:05 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/117676 |
Actions (login required)
 |
View Item |