Capriati, Christia (2015) Optimalisasi Penerimaan Retribusi Jasa Umum Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Malang. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pemerintah daerah dapat membangun dan mengumpulkan berbagai pajak lokal dan retribusi berdasarkan pada potensi. Penghasilan asli lokal (PAD) diharapkan menjadi dukungan utama untuk membiayai kegiatan lokal. Setiap pemerintah daerah bekerja keras untuk meningkatkan ekonomi lokal, termasuk peningkatan pad. Salah satu arus masuk yang relatif besar akan datang dari retribusi. Retribusi lokal adalah sumber keuangan untuk implementasi pemerintah daerah dan pembangunan lokal di mana kesejahteraan masyarakat akan ditingkatkan dan didistribusikan secara merata sepanjang populasi. Jenis retribusi layanan publik lebih bervariasi daripada bisnis layanan dan izin retribusi. Pengumpulan retribusi yang lebih tinggi akan meningkatkan pendapatan yang diterima oleh pemerintah. Metode penelitian adalah penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data termasuk wawancara dan dokumentasi. Teknik ini diterapkan dengan menganalisis pendapatan dari PAD, menganalisis retribusi layanan publik, menghitung dan menyiapkan tabel analisis tingkat efektivitas pendapatan yang diterima dari retribusi layanan publik, menghitung dan mengatur tabel analisis kontribusi dari retribusi layanan publik, memahami Hambatan, dan mengakui peran retribusi layanan publik untuk meningkatkan pad di kabupaten Malang. Disimpulkan bahwa (1) efektivitas pendapatan dari pajak lokal selama tiga tahun selalu dalam kategori yang sangat efektif. dan (2) kontribusi yang diberikan oleh retribusi layanan publik adalah variabel. Rata-rata, kontribusi yang disediakan oleh retribusi layanan publik adalah yang terbesar, yang dihitung menjadi 7,06% dari PAD. Dapat disarankan bahwa Pemerintah Kota Malang akan mengeksploitasi potensi pendapatan berbasis retribusi dengan menegakkan peraturan lokal No. 10 tahun 2010 tentang retribusi layanan publik. Retribusi yang terkait dengan biaya pencetakan peta dan layanan tambahan tidak dikumpulkan karena tidak memiliki potensi pendapatan dan infrastruktur untuk pencetakan tersebut kurang. Pejabat Manajemen Keuangan dan Aset (DPPKA) adalah resmi yang berwenang untuk menentukan target retribusi lokal dan / juga untuk mengevaluasi penentuan target ini.
English Abstract
A local government may establish and collect various local taxes and retributions based on the potentialities. Local Genuine Income (PAD) is expected to be a main support to finance local activities. Every local government works hard to improve the local economic, including the improvement of PAD. One relatively great inflow to PAD is coming from retributions. Local retributions are the source of finance for the implementation of local government and local development through which the welfare of peoples will be improved and evenly distributed throughout population. The kind of public service retributions is more variable than that of service business and permit retributions. Higher collection of retributions will increase the revenue accepted by the government. Method of research is descriptive study. Data collection techniques include interview and documentation. The techniques are applied by analyzing the revenue from PAD, analyzing the public service retributions, counting and preparing the analysis table of effectiveness rate of revenue accepted from public service retributions, counting and arranging the analysis table of the contribution from public service retributions, understanding the barriers, and acknowledging the role of public service retributions to improve PAD in Malang District. It is concluded that (1) the effectiveness of revenue from local tax for three years is always in the very effective category; and (2) the contribution given by public service retributions is variable. In average, the contribution provided by public service retributions is the largest, which counted to 7.06 % from PAD. It may be suggested that the Government of Malang City shall exploit the potentials of retribution-based revenue by enforcing Local Regulation No. 10 of 2010 about Public Service Retributions. The retributions related to the map printing cost and additional service are not collected because it does not have potentialities for revenue and the infrastructure for such printing is lacking. The Official of Financial and Asset Management (DPPKA) is an official authorized to determine the target of local retributions and/also to evaluate the determination of this target.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FIA/2015/59/ 051501824 |
| Subjects: | 600 Technology (Applied sciences) > 658 General management |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Bisnis / Niaga |
| Depositing User: | Kustati |
| Date Deposited: | 13 Mar 2015 10:33 |
| Last Modified: | 13 Mar 2015 10:33 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/117660 |
Actions (login required)
 |
View Item |