Lestari, IndahPuji (2015) Pelaksanaan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat (Studi Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2012 di Kecamatan Lowokwaru Kota malang. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dengan adanya otonomi daerah mendorong perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemerintah daerah diberikan kewenangan mengatur dan mengurus semua urusan pemerintah diluar yang menjadi urusan pemerintah pusat. Tidak terkecuali dengan Pemerintah Kota Malang. Pemerintah Kota Malang untuk melaksanakan tugas dan fungsinya melimpahkan sebagian kewenangannya kepada perangkat daerah yang lebih dekat dengan masyarakat seperti kecamatan. Sebagai perangkat daerah, Camat dalam menjalankan tugasnya mendapat pelimpahan kewenangan dari walikota dalam urusan pemerintahan daerah. Hal ini dipertegas dengan adanya Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2012 tentang pelimpahan sebagian kewenangan walikota kepada camat dan lurah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Walikota kepada Camat, khususnya di kecamatan Lowokwaru Kota Malang. Penelitian ini memfokuskan pada pelimpahan sebagian kewenangan dalam aspek perizinan dan aspek pembinaan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti, pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan walikota kepada camat dalam aspek perizinan masih belum berjalan dengan maksimal. Sedangkan untuk pelaksanaan aspek pembinaan sudah berjalan dengan baik. Adapun faktor yang menghambat pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan ini adalah rincian kewenangan yang dilimpahakan masih kurang jelas dan tegas, selain itu belum dilengkapi dengan petunjuk pelaksanaan serta masih kurangnya dukungan sumber daya manusia yang ada. Sedangkan faktor pendukungnya adalah sarana dan prasarana yang cukup memadai, pembiayaan operasional yang memadai dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan. Saran yang dapat peneliti berikan dalam penelitian ini adalah perlu adanya petunjuk pelaksanaan dalam pelimpahan kewenangan ini dengan menyusun ulang daftar rincian kewenangan yang dilimpahkan beserta dengan petunjuk pelaksanaannya. Selain itu perlu adanya peningkatan kualitas pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia yang ada di kecamatan Lowokwaru sehingga dapat mendukung optimalisasi pelaksanaan pelimpahan kewenangan tersebut.
English Abstract
Decentralization has changed local governance. Local governments are given the authority to regulate and administer all government duties beside the central government’s duties. No exception to the Government of Malang. Malang’s government delegated their authority to the sub distric government that closer to the society. As the sub-district government, The Head of Sub Distric have been delegated authority from the Mayor in local government duties. This is confirmed by the presence of the Mayor of Malang’s Regulation No. 3 of 2012 on the part of The Delegated Authority To The Head of Sub-District And Urban Village Mayor. The purpose of this study was to determine how the implementation of the devolution of authority from The Malang’s Mayor to The Head Of Sub Distric, especially in Lowokwaru Sub Distric. This study focuses on the transfer of the part of the authority in the licensing aspects and coaching aspects. Based on the results, the implementation of partial delegation of authority in licensing aspect is still not optimally and for the implementation of the coaching aspect has been going well. The factors that inhibit the implementation are the details about the delegated authority are not clear enough, it has not come with clear instructions as well, and also there are no support from the human resources in there. Beside that, factors that supporting are good infrastructure, good enough in operational funding and good participation from the society. Suggestions that can given in this research are the need for guidance in the implementation of the delegation of this authority by rearangge the delegated authority detailed. Beside that, it need to improve the quality of knowledge and skills of human resources in Lowokwaru Sub Distric to support the optimization of the implementation of the delegated authority.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FIA/2015/55/ 051501820 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 351 Public administration |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Publik / Negara |
| Depositing User: | Kustati |
| Date Deposited: | 12 Mar 2015 15:01 |
| Last Modified: | 12 Mar 2015 15:01 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/117616 |
Actions (login required)
 |
View Item |