Purwaningtyas, IreneAstryd (2015) Implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Pelayanan dan Pemanfaatan Fasilitas Bandar Udara Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi perda nomor 16 Tahun 2012 tentang pelayanan dan pemanfaatan fasilitas Bandar Udara Blimbingsari yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Penjelasan Peraturan Daerah telah disebutkan bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan Bandar Udara Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi yang baik, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi memandang perlu untuk memperjelas pengelolaan Bandar Udara tersebut yang menjadi kewenangannya. Pengelolaan yang dimaksudkan untuk membagi kewenangan yang dapat dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan. Jenis kewenangan yang dapat dikelola Pemerintah Kabupaten Banyuwangi antara lain: (a)Sewa yang terdiri dari: 1)Pemasangan reklame diluar wilayah operasional penerbangan 2)Pemannfaatan tanah 3)Pemakaian ruang tunggu khusus (Comercial Important Person Room atau CIP) 4)Pemanfaatan bangunan untuk outlet yang ada di kawasan bandara b)Pengelolaan parkir kendaraan bermotor c)Penderekan parkir kendaraan bermotor. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan kualitatif. Sumber data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan narasumber dan data sekunder berupa dokumen-dokumen yang pernah ada di Bandar Udara Blimbingsari Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Pelayanan dan Pemanfaatan Fasilitas Bandar Udara Blimbingsari dilakukan dengan difokuskan pada agen implementator Peraturan Daerah yaitu Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika. Sedangkan data fokus penelitian cenderung memperhatikan isu pokok agar implementasi kebijakan menjadi efektif milik G. Edward III yaitu: communication (komunikasi), resources (ketersediaan sumber daya pendukung), disposition or attitudes (kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan), bureaucratic (struktur birokrasi). Hambatan- hambatan yang terjadi salah satunya adalah kurangnya koordinasi antar dinas untuk mengimplemetasikan Perda yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi karena adanya pembangunan terminal baru Bandar Udara Blimbingsari yang menggunakan konsep “Go Green”.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FIA/2015/527/051507272 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 351 Public administration |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Publik / Negara |
| Depositing User: | Budi Wahyono Wahyono |
| Date Deposited: | 06 Oct 2015 09:27 |
| Last Modified: | 06 Oct 2015 09:27 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/117594 |
Actions (login required)
 |
View Item |