Santoso, AnangDwi (2015) Disabilitas dan Bencana (Studi Tentang Agenda Setting Kebijakan Pengurangan Risiko Bencana Inklusif Bagi Penyandang Disabilitas di kabupaten Klaten),. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penelitian ini dilatarbelakangi permasalahan penyandang disabilitas dalam mengakses manajemen bencana pasca Gempa 5,9 SR di Kabupaten Klaten. Gempa tersebut mengakibatkan meningkatnya kuantitas penyandang disabilitas di Kabupaten Klaten. Hal tersebut menyebabkan munculnya tuntutan kebijakan publik yang inklusif bagi penyandang disabilitas disemua aspek kehidupan. Tuntutan tersebut kemudian ditanggapi melalui Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2011 tentang Kesetaraan, Kemandirian dan Kesejahteraan Difabel. Peraturan tersebut kemudian di respon oleh BPBD Kabupaten Klaten dengan merencanakan kebijakan pengurangan risiko bencana inklusif bagi penyandang disabilitas. Alasan dibalik kemauan Pemerintah Kabupaten Klaten dalam merencanakan kebijakan pengurangan risiko bencana inklusif inilah yang kemudian akan digambarkan melalui agenda setting kebijakan berdasarkan konsep three stream John W. Kingdon (1984) yaitu problem stream, political stream, dan policy stream. Penelitian ini menggunakan jenis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini meliputi: (1) informan, (2) tempat atau peristiwa, dan (3) dokumen. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis Denscombe (2007) yang meliputi: (1) Penyiapan Data, (2) Memahami Data, (3) Interpretasi Data, (4) Verifikasi Data, dan (5) Menyajikan Data. Problem stream dimulai dengan bersaingnya permasalahan ini dengan permasalahan lainnya untuk mendapatkan prioritas pemerintah dan diakhiri dengan kesedian DPRD Kabupaten Klaten untuk merekomendasikan kebijakankebijakan untuk mengatasi permasalahan penyadang disabilitas dalam manajemen bencana. Munculnya alternatif-alternatif kebijakan menjadi penanda mulainya policy stream. Hasil akhir dari policy stream adalah kebijakan pengurangan risiko bencana inklusif yang berbasis right on dan charity based. Kedua kebijakan tersebut kemudian masuk kedalam political stream untuk memilih kebijakan yang tepat. Kebijakan yang dianggap tepat oleh aktor-aktor yang terlibat adalah kebijakan pengurangan risiko bencana inklusif yang berbasis right on. Aktor yang terlibat dalam agenda setting kebijakan pengurangan risiko bencana inklusif dibagi menjadi aktor inside government dan aktor outside government. Aktor inside government terdiri dari DPRD Kabupaten Klaten dan SKPD Kabupaten Klaten yang terdiri dari Dinsosnakertrans Kabupaten Klaten dan BPBD Kabupaten Klaten. Aktor outside government terdiri dari PPCK (DPO) sebagai kelompok kepentingan , Partai Politik, Karina KAS, Sapda dan DRDBM (LSM) serta ASB Indonesia (NGO).
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FIA/2015/503/051507248 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 351 Public administration |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Publik / Negara |
| Depositing User: | Budi Wahyono Wahyono |
| Date Deposited: | 05 Oct 2015 14:31 |
| Last Modified: | 05 Oct 2015 14:31 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/117568 |
Actions (login required)
 |
View Item |