Permataningtias, SeptyaRintaNadya (2015) Koordinasi Pemerintah Daerah Dan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Ekonomi Lokal (Studi Pada Koordinasi Yang Dilakukan Oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ponorogo, Dinas Industri, Pe. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penelitian ini berangkat dari sebuah masalah komunikasi yang terjadi antar instansi pemerintah yang berdampak pada hubungan koordinasi. Serta kebutuhan masyarakat akan pengembangan SDM dalam pembangunan ekonomi lokal melalui industri nonformal yang berkembang di pedesaan. Sehingga dibutuhkan pelatihan dan pengembangan industri nonformal di pedesaan untuk menyerap tenaga kerja, salah satunya dengan program pelatihan di Desa Josari. Kabupaten Ponorogo pada tahun 2013 memiliki 19.806 unit usaha nonformal/ UMKM yang strategis dikembangkan untuk menyerap tenaga kerja. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data berasal dari wawancara, observasi dan dokumen dan dari jenis data primer dan sekunder. Data dikumpulkan melalui tekhnik wawancara, observasi dan dokumentasi. Selanjutnya analisis data dalam penelitian ini menggunakan Miles, Humberman dan Saldana (2014) melalui tahap kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Koordinasi dilakukan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam Pembangunan Ekonomi Lokal home industri jenang melalui pelatihan dan pengembangan UMKM. Bentuk koordinasi dilakukan horizontal antara Bappeda dan Dinas Indakop dan UKM, Kepala Desa dan BPD, LPMD. Koordinasi vertikal dilakukan Pemerintah dari Kabupaten, Kecamatan dan Desa. Pelaksanaan koordinasi dilakukan melalui koordinasi kewenangan, forum, pedoman kerja, dan konferensi. Koordinasi dalam pelatihan dilakukan melalui pengembangan inovasi, pemasaran dan manajemen keuangan. Hasil koordinasi sudah efektif meskipun masih ada beberapa kendala. Faktor pendukung dalam koordinasi Pembangunan Ekonomi Lokal jenang adanya komunikasi baik dan partisipasi masyarakat. Faktor penghambatnya ada beberapa informasi yang tidak sesuai prosedur dan kebutuhan UMKM belum dilaksanakan Pemerintah mengenai pemasaran dan ketersediaan stan di Kabupaten Ponorogo. Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti menyarankan kepada Pemerintah untuk menjaga koordinasi dan memberikan stan/tempat jualan kepada para pelaku UMKM untuk memasarkan produknya sehingga dapat mengembangkan pasar produksi industri nonformal di Kabupaten Ponorogo. Hal ini dilakukan untuk mengembangkan UMKM dan pembangunan ekonomi masyarakat.
English Abstract
Research background is the communication problem across governmental institutions causes a problem in coordination relationship. This problem disturbs the demand of peoples for human resource development for the interest of local economic development through rural non-formal industry development. Giving a training session for rural peoples may help rural non-formal development to absorb rural workforces. Such training has been organized at Josari Village. Ponorogo Regency in 2013 already has 19,806 units of non-formal businesses/strategic UMKMs that are ready to develop to absorb workforces. Type of research is descriptive with qualitative approach. Data are derived from interview results, observation notes, and documents, and also obtained from primary and secondary data. Data collection technique includes interview, observation and documentation. Data analysis uses a technique of Miles, Humberman and Saldana (2014) through data condensation, data presentation and conclusion / verification. The coordination is made between Local Government and Village Government for the interest of Local Economic Development Jenang Home Industry by providing a training and development session for UMKM. A horizontal coordination is incurred between Bappeda, Indakop and UKM official, whereas the other is between Head of Village, BPD and LPMD. Vertical coordination is constituted across governments at regency, district and village levels. The coordination is implemented through establishing coordination for authority, service, work guidance and conference. Coordination in training is aimed for innovation development, marketing and financial management. Coordination result has been effective although some barriers are constraining. The factors supporting Local Economic Development Jenang coordination are good communication and community participation. The constraining factors are that information is processed not in pursuant to the procedure and that the demand of UMKM for marketing facility and kiosk is not yet fulfilled by the government of Ponorogo Regency. The author may suggest that intergovernmental coordination shall be implemented by giving sale shops/kiosks for UMKM entrepreneurs to help the marketing of product such that it can develop the market for non-formal industry production at Ponorogo Regency. It is helpful to develop UMKM and community economic development.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FIA/2015/449/ 051506716 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 351 Public administration |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Publik / Negara |
| Depositing User: | Kustati |
| Date Deposited: | 09 Oct 2015 10:49 |
| Last Modified: | 09 Oct 2015 10:49 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/117503 |
Actions (login required)
 |
View Item |