Yuniawati, Veny (2015) Analisis Kesenjangan (Tax Gap) Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb P2) Di Kota Kediri. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) merupakan salah satu jenis pajak daerah yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kota Kediri adalah salah satu kota yang telah melaksanakan pemungutan dan mengelola seluruh potensi penerimaan PBB P2 melalui Dinas Pendapatan (Dispenda) Kota Kediri sejak awal tahun 2013. Kegiatan pemungutan dan pengelolaan PBB P2 ini masih diliputi oleh berbagai kendala. Salah satu kendala yang terlihat adalah adanya selisih antara jumlah target dan realisasi penerimaan PBB P2 di Kota Kediri. Selisih antara target dan jumlah realisasi penerimaan pajak biasa disebut dengan tax gap. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis bagaimana pemungutan PBB P2 di Kota Kediri, potensi penerimaan PBB P2, variabel-variabel penyebab tax gap pada penerimaan PBB P2 dan upayaupaya yang dilakukan oleh Dispenda Kota Kediri dalam mengurangi jumlah tax gap yang terjadi. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, fenomena tax gap memang benar terjadi pada penerimaan PBB P2 di Kota Kediri. Fenomena ini diketahui melalui adanya perbedaan antara tingkat kepatuhan wajib pajak dengan jumlah realisasi penerimaan PBB P2. Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB P2 berbanding terbalik dengan tingginya jumlah realisasi penerimaan PBB P2. Diketahui bahwa Dispenda Kota Kediri menggunakan tunggakan PBB P2 dari tahun sebelumnya untuk mencapai target penerimaan PBB P2 pada tahun berjalan. Tax gap sendiri terdiri dari 3 variabel yaitu, nonfiling gap, underreporting gap, dan underpayment gap. Tunggakan sendiri termasuk ke dalam variabel underpayment gap yang mana tidak dapat di kategorikan sebagai komponen untuk mencapai target penerimaan PBB P2 pada tahun berjalan. Saran dari peneliti kepada Dispenda Kota Kediri adalah mulai menggunakan tax gap theory dalam menganalisis unsur-unsur yang terkandung dalam penerimaan PBB P2. Menganalisis penerimaan PBB P2 menggunakan tax gap theory akan memudahkan Dispenda Kota Kediri untuk mengetahui kinerja pemungutan PBB P2 yang dilakukan. Selain itu, tax gap theory akan memudahkan Dispenda Kota Kediri untuk memetakan unsur-unsur yang menyebabkan selisih antara target dan realisasi penerimaan PBB P2. Pemetaan yang baik akan membantu Dispenda Kota Kediri untuk menetapkan strategi yang baik untuk mengatasi tax gap pada penerimaan PBB P2 di Kota Kediri.
English Abstract
Land and Building Tax of Urban and Rural sector (PBB P2) is one kind of new local taxes. Transfer of PBB P2 into local tax regulated in Law No. 28 of 2009 on Regional Taxes and Retribution. Kediri is one of city that had been collecting PBB P2 and managing all the potential revenues from PBB P2 through Kediri Regional Financial Management Body (Dispenda Kediri) since the beginning of 2013. Dispenda Kediri encountered many obstacles during collecting PBB P2 and managing revenues from PBB P2. One of the visible obstacles is the difference between the decided PBB P2’s revenues target and the real amount of revenue from PBB P2 that collected by Dispenda Kediri in practice. The difference between the target and the amount of tax revenue usually called the tax gap. The purpose of this research are to determine, describe, and analyze how the implementation of PBB P2 collection in the city of Kediri, potential PBB P2 revenues, variables causes of the tax gap in PBB P2 revenues and the efforts undertaken by Dispenda Kediri in reducing the amount of the tax gap. This research uses descriptive research with qualitative approach. Based on the research that has been done, it is true that the tax gap phenomenon occurs in the PBB P2 revenue of Kediri. This phenomenon is detected by the difference between the rates of taxpayers’ compliance with the real amount of PBB P2 revenues. The low rate of taxpayers’ compliance in paying PBB P2 is inversely proportional to the real amount of PBB P2 revenues. It is known that Dispenda Kediri using PBB P2 arrears from the previous year to reach the target of PBB P2 revenues in the current year. Tax gap itself consists of three variables, they are non-filing gap, underreporting gap, and underpayment gap. PBB P2 arrears themselves included in the underpayment gap which is can not to be categorized as a component to achieve the target of PBB P2 revenues in the current year. Start to use the tax gap theory in analyzing the element contained in PBB P2 revenue is the suggestion from researcher. Analyzing PBB P2 revenues through tax gap theory will facilitate Dispenda Kediri to determine the performance of collecting PBB P2. In addition, the tax gap theory will facilitate Dispenda Kediri to differentiate the elements that led to the difference between the target of PBB P2 revenues and the real amount of PBB P2 revenues. A good mapping of it will help Dispenda Kediri to set a good strategy to reduce the amount of tax gap in PBB P2 revenues in Kediri.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FIA/2015/439/ 051506349 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 336 Public finance > 336.2 Taxes |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Administrasi > Perpajakan |
| Depositing User: | Kustati |
| Date Deposited: | 05 Oct 2015 14:26 |
| Last Modified: | 05 Oct 2015 14:26 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/117492 |
Actions (login required)
 |
View Item |