AfiThoriqurrosyad (2015) Implementasi Kebijakan Penambangan Batu Gamping Pada Kawasan Bentang Alam Karst (Studi di Kecamatan Grabagan Kabupaten Tuban). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Meningkatnya eksploitasi sumber daya alam yang cenderung mengabaikan aspek-aspek lingkungan hidup, seperti penambangan batu gamping di Kecamatan Grabagan Kabupaten Tuban, memberikan pengaruh terhadap perubahan fisik alam maupun kehidupan sosial ekonomi masyarakat sekitar. Permasalahan-permasalahan yang terjadi di Kecamatan Grabagan sangat menarik untuk dikaji melalui sudut pandang implementasi kebijakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Metode analisis yang digunakan adalah melalui metode interaktif Miles, Huberman dan Saldana. Dalam metode analisis ini terdapat empat tahapan penelitian yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Implementasi Kebijakan Penambangan Batu Gamping Di Kecamatan Grabagan Kabupaten Tuban pada dasarnya belum mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Peraturan yang telah dibuat sudah ada namun masih kurang adanya sosialisasi. Sumberdaya terdiri dari SKPD dan Anggaran. Sasaran kebijakan adalah untuk mengontrol aktifitas penambangan, pengusaha dan penambang batu gamping. Aktor yang terlibat antara lain Bupati, Bappeda, Dinas Pertambangan dan Energi dan UPTD Kecamatan Grabagan, Akademisi dan LSM serta Penambang dan Pengusaha. Koordinasi antar aktor sudah baik ditingkat SKPD, namun koordinasi antara SKPD dengan penambang masih kurang baik. Dampak kebijakan terbagi menjadi dampak positif dan negatif. Faktor pendukung implementasi kebijakan ini (a) kejelasan dari kebijakan tentang penambangan yang sudah ada, (b) tersedianya sumber daya manusia dan anggaran, (c) koordinasi yang baik antar SKPD. Sedangkan, faktor penghambat dari implementasi kebijakan ini (a) faktor sosial ekonomi masyarakat, (b) kurangnya kesadaran masyarakat, (c) kurang baik dan lancarnya sosialisasi, (d) status lahan milik pribadi yang masuk dalam kawasan tidak layak tambang. Saran agar kebijakan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar adalah pemerintah harus terjun langsung di lokasi penambangan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kebijakan yang sudah ada ini, serta berdialog bersama-sama untuk mencarikan jalan keluar yaitu dengan membuka tambang rakyat. Selain itu, para pengusaha dan penambang juga diharapkan lebih meningkatkan kesadaran tentang bahaya dari penambangan secara liar.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FIA/2015/402/051506312 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 351 Public administration |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Publik / Negara |
| Depositing User: | Indah Nurul Afifah |
| Date Deposited: | 05 Oct 2015 14:12 |
| Last Modified: | 05 Oct 2015 14:12 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/117452 |
Actions (login required)
 |
View Item |