Sholiha, Fitriatus (2015) The Implementation of Whistle Blowing System (WBS) on State Owned Enterprise (Study in PT. Pembangkitan Jawa Bali). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Whistle Blowing System (WBS) adalah mekanisme yang dimaksudkan untuk mendorong partisipasi karyawan untuk lebih asangslless dalam mencegah penipuan di dalam perusahaan. WBS dalam perusahaan adalah sistem pendukung pada implementasi Good Corporate Governance (GCG). Peran WBS sebagai media untuk memberikan informasi tentang pelanggaran yang diidentifikasi dalam perusahaan. WBS juga memberikan kesempatan kepada perusahaan dalam menyelesaikan masalah secara internal pertama, itu adalah tindakan pencegahan sebelum masalah menyebar menjadi masalah publik. Efektivitas implementasi WBS diharapkan untuk mengoptimalkan GCG dan mencapai objektivitas perusahaan. Kewajiban implementasi GCG dalam praktik manajerial perusahaan telah berkembang dan mendorong kesadaran melalui formulasi dan merilis panduan terkait dengan prinsip, kerangka kerja dan sistem implementasi. Perusahaan harus dapat menunjukkan komitmen yang jelas terhadap tanggung jawab etika dan hukum dalam pengelolaannya melalui sistem pencegahan dan perawatan atas tindakan yang salah dan penipuan. Oleh karena itu, perusahaan yang memiliki kecenderungan kuat dalam mengimplementasikan GCG, baik perusahaan swasta maupun milik negara diperlukan memegang kebijakan yang mengatur sistem pelaporan pelanggaran (WBS). Ada beberapa masalah muncul dalam implementasi WBS di Indonesia karena WBS adalah masalah baru dan tidak ada hukum hukum tunggal yang secara independen mengaturnya. Referensi hukum saat ini dari Mekanisme WBS adalah panduan sistem pelaporan pelanggaran yang diterbitkan oleh Komisi Nasional Kebijakan Tata Kelola (KNKG) pada 2008 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Oleh karena itu, WBS di Indonesia belum disosialisasikan dengan baik. WBS di Enterprise Milik Negara (BUMN) diatur dalam Nomor Peraturan Kementerian Soe: Per-01 / MBU / 2011 tentang penerapan GCG dalam Pasal 27 yang menjelaskan peran Direksi untuk merumuskan kebijakan dan peraturan tentang mekanisme laporan pelanggaran untuk dugaan penipuan yang terjadi di dalam perusahaan. Kewajiban Direksi pada BUMN untuk merumuskan kebijakan WBS didukung oleh SK-16 / S.MBU / 2012 tentang indikator dan evaluasi penilaian GCG pada BUMN yang menjelaskan bahwa WBS adalah salah satu indikator penilaian GCG dalam aspek komitmen. WBS dalam BUMN diinterpretasikan sebagai sistem pendukung GCG dan alat kontrol serta pemantauan untuk melakukan kesalahan etis, penipuan, korupsi, dan diskriminasi. Implementasi WBS VI diharapkan mengoptimalkan pengembangan integritas dalam manajemen, serta mendorong budaya perusahaan ke arah yang lebih baik. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana implementasi WBS dalam BUMN terutama di PT. Pembangkitan Jawa Bali (PT. PJB) sebagai salah satu anak perusahaan PLN (Persero). Selain itu, juga untuk menggambarkan faktor pendukung dan konstruksi implementasi WBS di PT. PJB. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan model pendekatan kualitatif dari DYE (2005: 31) yang terdiri dari lima elemen antara lain: data, deskripsi, klasifikasi, koneksi, dan akun. Berdasarkan hasil penelitian, implementasi WBS di PT. PJB telah melakukan dengan baik dan sesuai dengan peraturan. Umumnya, Mekanisme WBS di PT. PJB bersifat rahasia yang membutuhkan whistleblower menunjukkan identitasnya. Namun, ada beberapa masalah yang berkaitan dengan dampak dari sosialisasi untuk seluruh karyawan, mekanisme pemantauan dan evaluasi, serta rasa peduli dan partisipasi karyawan. Selain itu, waktu terbatas Komite WBS memegang rapat secara signifikan mempengaruhi suksesi implementasi WBS di PT PJB. Output dari penelitian ini memberikan saran bagi perusahaan yang terkait dengan hambatan yang dihadapi, antara lain: Perusahaan harus lebih peduli pada kesadaran dan rasa peningkatan kepedulian serta kepercayaan karyawan melalui sosialisasi formal atau informal. Perusahaan harus dirumuskan mekanisme pemantauan dan evaluasi formal implementasi WBS. Apalagi, klarifikasi tugas dan fungsi Komite WBS.
English Abstract
Whistle Blowing System (WBS) is a mechanism which is intended to encourage participation of employees to be more dauntless in preventing fraud within the company. WBS within the company is a supporting system on the Good Corporate Governance (GCG) implementation. The roles of WBS as a medium to give information about violations identified within the company. WBS is also gave opportunity to company in resolve problem internally first, it is a prevention action before the problems spread become a public problem. The effectiveness of WBS implementation was expected to optimize GCG and achieved company objectiveness. The obligation of GCG implementation within the company managerial practice has been develop and encourage awareness through the formulation and released a guidance related to the principles, framework and implementation system. Companies must be able to demonstrate a clear commitment to ethical and legal responsibilities in its management through prevention and treatment system over wrong-doing and fraud action. Therefore, companies which have strong inclination in implementing GCG, both private and state owned enterprise required hold the policy which regulate the violation reporting system (WBS). There are some problem arises in the implementation of WBS in Indonesia because WBS was a new issue and there is no single legal law which independently regulate about it. The current law reference of WBS mechanism are guidance of violations reporting system published by National Commission of Governance Policy (KNKG) in 2008 and Law Number 13 Years 2006 about the Protection of Witnesses and Victims. Therefore, WBS in Indonesia has not been socialized well. WBS in State Owned Enterprise (SOE) was regulated within the SOE Ministry Regulation Number: PER-01/MBU/2011 about the Implementation of GCG in SOE Article 27 which explained the roles of directors to formulate policy and regulation about violations report mechanism for allegation fraud which is occur within the company. The obligation board of directors on SOE to formulate WBS policy was supported by SK-16/S.MBU/2012 about the Indicator and Evaluation of GCG Assessment on SOE which explain that WBS is one of GCG assessment indicators in commitment aspect. WBS in SOE was interpreted as a supporting system of GCG and control tools as well as monitoring to the ethical wrong-doing, fraud, corruption, and discrimination. The implementation of WBS vi was expected optimize the integrity development within management, as well as encourage company culture toward the better. This research is aimed to describe and analyze how the implementation of WBS in SOE especially in PT. Pembangkitan Jawa Bali (PT. PJB) as one of subsidiary of PLN (Persero). Moreover, it also to describe the supporting and constructing factors of WBS implementation in PT. PJB. The research uses descriptive method with qualitative approach model from Dye (2005:31) that consists of five elements among others: data, description, classification, connection, and account. Based on the research result, implementation of WBS in PT. PJB has conducted well and in accordance with the regulation. Generally, WBS mechanism in PT. PJB was confidential which required whistleblower show his/her identity. However, there are some issues related to the impact from socialization for whole employees, monitoring and evaluation mechanism, as well as sense of caring and participation of employees. Moreover, the limited time of WBS committee in hold the meeting significantly influence the succession of WBS implementation in PT PJB. The output of research was give suggestion for company related to obstacles faced, among others: company must be more concern on the awareness and sense of caring improvement as well as employees trust through formal or informal socialization. Company must be formulated the formal monitoring and evaluation mechanism of WBS implementation. Moreover, clarify task and function of WBS committee.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FIA/2015/345/051504635 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 351 Public administration |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Publik / Negara |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 05 Aug 2015 10:26 |
| Last Modified: | 21 Oct 2021 02:07 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/117389 |
Preview |
Text
051504635_-_Fitriatus_S.pdf Download (11MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |