Sari, MeyMeliana (2015) Analysis Of Implementation “Teacher Redistribution” Policy To Improve Education Quality In Elementary School (Study On Office Of Education And Regional Employment Board Of Ngawi Regency). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pembahasan tentang pendidikan tidak akan habisnya diperbincangkan dari era ke era. Perkembangan jaman yang semakin pesat mengakibatkan pula kebijakan mengenai pendidikan di Indonesia terus diperbaharui. Kebijakan tersebut dikeluarkan oleh pemerintah pusat yang bertujuan untuk menyelesaiakan permasalahan tentang kurikulum maupun sistem pendidikan di Indonesia. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan di akhir tahun 2011 adalah Redistribusi Guru dalam SKB Lima Menteri untuk mengatasi permasalahan ketimpangan jumlah guru yang ada di satuan pendidikan. Kabupaten Ngawi adalah salah satu daerah yang mengimplementasikan kebijakan tersebut di mana jumlah guru di SD kurang yaitu 781 orang, sementara di lain pihak jumlah guru SMP dan SMA lebih yaitu 277 dan 84 orang. Maka dari itu pemerintah daerah memutasi guru SMP dan SMA menjadi guru SD. Setelah sekitar 3 tahun kebijakan berjalan, permasalahan kembali muncul ketika kebijakan tersebut hanya bertujuan untuk menata dan memeratakan jumlah guru sementara kualitas pendidikan terabaikan. Kualitas pendidikan khususnya pendidikan dasar merupakan pondasi awal manusia untuk melanjutkan kehidupannya sebagai makhluk yang berkualitas. Latar belakang akademis guru yang berbeda yaitu guru mata pelajaran dan harus mengajar sebagai guru kelas dikhawatirkan akan mempengaruhi proses belajar mengajar di SD dan berpengaruh terhadap kualitas sekolah dasar tersebut. Berangkat dari itu peneliti memfokuskan permasalahan pada isi kebijakan Redistribusi Guru terhadap peningkatan kualitas pendidikan Sekolah Dasar di Kabupaten Ngawi dan konteks implementasi Kebijakan Redistribusi Guru tingkat Sekolah Dasar di Kabupaten Ngawi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi kasus dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer diperoleh dari hasil wawancara dan observasi, sementara data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa dokumen dari Dinas Pendidikan, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Ngawi, SDN Jatimulyo 1, dan SDN Pakah 3. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data deskriptif dari Miles dan Huberman (2014). Hasil penelitian ini ditemukan bahwa yang pertama isi kebijakan Redistribusi Guru tingkat sekolah dasar khususnya terkait peningkatan kualitas sekolah dasar di SDN Jatimulyo 1 dan SDN Pakah 3 Kecamatan Mantingan dapat berjalan stabil dan mengalami peningkatan, walaupun begitu terdapat permasalahan mengenai vii kesejahteraan guru dalam program sertifikasi ulang dimana ijazah mereka tidak sesuai dengan profesi yang dijalankannya sekarang. Yang kedua, konteks implementasi kebijakan tersebut berjalan dengan baik, tetapi terdapat permasalahan terkait kepatuhan dan respon yaitu protes yang dilakukan oleh guru yang dimutasi sehingga menghambat pelaksanaan kebijakan tersebut. Berdasarkan permasalahan yang terjadi tersebut saran yang diajukan peneliti terkait kelinieran ijazah dan profesi adalah pemerintah perlu memikirkan jangka panjang atau melakukan peramalan masalah atau dampak apa yang akan terjadi nanti. Selanjutnya melakukan koordinasi yang berkelanjutan dengan pihak UPTD Kecamatan Mantingan dan sekolah yang terkait mengenai perkembangan kebijakan ini. Kemudian terkait protes tersebut, pemerintah harus melakukan sosialisasi lebih dini secara menyeluruh dan secara langsung agar aktor-aktor yang terlibat terutama guru bisa memahami dengan benar tentang kebijakan Redistribusi Guru.
English Abstract
A discussion of education will not be end to discuss from era to era. The increasingly rapid of era development also resulted in policy on education in Indonesia that continuously updated. The policies issued by the governments aimed at resolving the problems related to the curriculum and the education system in Indonesia. One of the policies issued at the end of 2011 was Teacher Redistribution signed by Joint Decree of Five Ministries to tackle the problem of unequal number of teachers across cities. Ngawi Regency was one of the regions that implemented the policy in which the number of teachers in Elementary Schools was less about 781 people, while the number of junior and senior high school teachers were more about 277 and 84 people, respectively. Thus, the local government transferred a number of junior and senior high schoolteachers into elementary schools. After three years of implementation of the policy, the problem re-emerged in that it was only intended to arrange and equalize the number of teachers, while the quality of education was neglected. The quality of education, especially primary education is the early foundation of man to continue their life as being qualified. Those teachers, who were previously assigned to teach certain subject concerning their degree, had to make a sudden change in their job by being classroom teachers in elementary schools. This would negatively affect the learning process as well as influence the quality of the elementary school. Considering the facts, the researcher focuses on the content of the policy of Teachers Redistribution to improve the quality of education in elementary schools at Ngawi Regency and the context of its implementation. This study uses a case study with qualitative method. The source of data were primary data obtained from interviews and observations, while the secondary data in this study were a document from the Office of Education and the Regional Employment Board at Ngawi Regency, SDN Jatimulyo 1, and SDN Pakah 3. The researcher applied descriptive data analysis as suggested by Miles and Huberman (2014). The results of the study were as follows. First, the content of Teacher Redistribution policy in elementary school level especially in improving the quality of elementary schools at SDN Jatimulyo 1 and SDN Pakah 3 of Mantingan District can run stable and increasing. Regardless the fact there is a problem concerning the welfare of the teachers in the recertification program that the diploma did not linear with the profession of mutated teacher. Second, the context of the implementation of ix the policy goes well, yet, there are problems related to compliance and responsiveness that is protest by mutated teachers, thus hampering the implementation of the policy. Based on the issues raised, the researcher suggests in term of diploma and profession matter that the government should think in the long term or do forecasting on the impact and problem. After that, the government has to do sustainable coordination with the UPTD of Mantingan District and related schools on the development of this policy. Regarding the protest issue by mutated teacher the government should socialize the policy in beginning thoroughly and directly so that all the parties involved, especially teachers, can understand and accept the policy without questions.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FIA/2015/308/ 051504382 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 351 Public administration |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Publik / Negara |
| Depositing User: | Kustati |
| Date Deposited: | 06 Jul 2015 11:29 |
| Last Modified: | 06 Jul 2015 11:29 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/117348 |
Actions (login required)
 |
View Item |