Rahmania, Asyifah (2015) Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Studi pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menjadi pedoman untuk setiap pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang. Namun, adanya peraturan tersebut tidak menjamin bahwa tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai. Ternyata masih terdapat berbagai pelanggaran yang terjadi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang. Untuk mengatasi masalah pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil, maka perlu adanya peningkatan disiplin dalam lingkungan aparatur negara. Dengan adanya peningkatan disiplin, maka akan dapat mengatasi masalah ketidaktertiban tersebut. Hal ini tentunya menjadi persoalan menarik dalam proses implementasi yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang sebagai instansi yang terkait dengan bidang kepegawaian. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang telah dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang, serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat dari adanya proses implementasi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dengan demikian penelitian ini berupaya untuk mendeskripsikan, menguraikan, dan menginterpretasikan permasalahan dan mengambil kesimpulan dari permasalahan tersebut yang disusun secara sistematis. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang cukup berjalan dengan baik. Di samping itu terdapat faktor yang dapat mendukung proses Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang adalah adanya kejelasan peraturan, adanya kepatuhan dari setiap pegawai, serta adanya komitmen dari atasan. Sedangkan faktor penghambatnya adalah kurangnya sumber daya manusia, dan kurangnya sarana dan prasarana. Peneliti merekomendasikan untuk melakukan pembinaan khusus, memaksimalkan dukungan yang ada, meningkatkan pemberian penghargaan atau insentif, serta memberikan pembekalan pengetahuan untuk atasan langsung terkait dengan wewenangnya.
English Abstract
The Government Regulation No. 53 of 2010 on Discipline of Civil Servants serve as guidelines for each employee in the Government of Malang. However, the regulation does not guarantee that there are no violations committed by employees. It turns out there are a variety of violations that occurred in the Government of Malang. To overcome the problem of violations committed by civil servants, it is necessary to increase discipline within the state apparatus. With the increase in discipline, it will be able to overcome the problem of disorder. It is certainly an interesting issue in the implementation process conducted by the Regional Employment Board Malang as institutions associated with field personnel. This study is intended to determine how the implementation of Government Regulation No. 53 of 2010 on Discipline of Civil Servants has been done by the Regional Employment Board of Malang Regency, as well as factors that support and hinder the implementation of any process. This study used a qualitative research method with descriptive approach. Thus, the study sought to describe, describe, and interpret problems and draw conclusions from these problems systematically arranged. Implementation of Government Regulation No. 53 of 2010 on Discipline of Civil Servants at the Regional Employment Board Malang run well enough. In addition, there are factors that can support the implementation of Government Regulation No. 53 of 2010 on Discipline of Civil Servants at the Regional Employment Board Malang is the clarity of the rules, the compliance of each employee, and a commitment from the employer. While inhibiting factor is the lack of human resources, and lack of infrastructure. Researchers recommend to conduct special coaching, to maximize existing support, increasing the award or incentive, as well as provide knowledge provisioning related to the direct superior authority.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FIA/2015/283/051504101 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 351 Public administration |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Publik / Negara |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 10 Jul 2015 10:24 |
| Last Modified: | 29 Dec 2021 02:30 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/117321 |
Preview |
Text
051504101_-_Asyifah_R.pdf Download (3MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |