Azmi, MuhammadRazuli (2014) Penerapan Sanksi Administrasi Terhadap Ketidakpatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan Bagi Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan dan besarnya pajak terhutang ditentukan oleh keadaan objek pajak yaitu, bumi atau tanah dan bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu jenis pajak yang hasil penerimaannya diberikan kepada Pemerintah Daerah, yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai fungsi penentuan kebijakan yang terkait dengan bumi dan bangunan, serta memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak yang relatif kecil, namun PBB merupakan sumber penerimaan yang sangat potensial bagi daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami penerapan sanksi administrasi terhadap ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan, serta untuk mengetahui dan memahami faktor yang menghambat penerapan sanksi administrasi terhadap ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan masukkan bagi pemerintah daerah Kota Malang khususnya Dinas Pendapatan Daerah Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bidang Penagihan. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Fokus penelitiannya adalah Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan PBB P2 di Kota Malang Tahun 2013-2014, penerapan sanksi administrasi terhadap ketidakpatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan, Faktor yang menghambat penerapan sanksi administratif terhadap ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar PBB P2 di kota malang bagi Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang serta Faktor yang mempengaruhi Wajib Pajak tidak membayar pajak. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan PBB P2 di Kota Malang Tahun 2013-2014 belum mencapai target yang telah ditentukan, Penerapan sanksi administrasi terhadap ketidakpatuhan membayar PBB P2 di Kota Malang sistem datan pembayaran sudah berjalan sebagaimana mestinya yaitu menurut Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011, tetapi dalam tugas pennyampaian SPT dan Penagihan belum secara menyeluruh, masih ada wajib pajak yang belum mendapatkan SPT dan Penagihan PBB bagi yang belum membayar PBB. Pemberiaan sanksi pidana yaitu sita paksa belum berjalan. Terlihat pada gambar 6 salah satu wajib pajak melakukan tidak membayar PBB sampai 6 tahun. Menurut prosedur dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 11 Tahun 2011 penyitaan dilakukan apabila sudah melibihi batas yang telah ditentukan. vi `Faktor yang menghambat penerapan sanksi administratif terhadap ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar PBB P2 di kota malang bagi Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang adalah Kurang pahamnya arti penting pajak oleh masyarakat termasuk tidak diketahuinya secara kopehensif secara utuh terkait dengan peraturan perpajakan, masyarakat masih blum muncul budaya malu dalam membayar pajak, wajib Pajak keberatan membayar denda karena kebanyakan denda, kurangnya data tentang objek pajak dan subjek pajak sehingga fiskus mengalami kesulitan dalam menentukan siapa wajib pajaknya dan berapa nilai wajib pajaknya, masih terdapat wajib pajak yang tidak mengetahui bahwa tanah atau bangunan yang dia mliki adalah objek pajaknya. Hal ini disebabkan karena terdapat objek pajak yang telah disewakan kepada orang lain untuk waktu yang cukup lama dan menggunakan perjanjian sewa menyewa yang kurang jelas. Faktor yang mempengaruhi Wajib Pajak tidak membayar pajak adalah tidak adanya tagihan dari Petugas PBB Cuma ada surat pemberitahuan pembayaran PBB, karena ada kasus Korupsi Gayus tentang penyelundupan pajak, maka membuat wajib pajak sendiri malas untuk membayar pajak tidak ada biaya tidak adanya penyuluhan atau sosialisasi terhadap masyarakat dari pihak petugas PBB, wajib Pajak jarang berada di Kota Malang dan sibuk, lebih sering di Luar Kota malang sehingga lupa untuk membayar PBB Saran dari penelitian ini yaitu upaya yang dapat dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang yaitu perlu untuk melakukan Sosialisasi terhadap wajib pajak harus dilakukan secara berkesinambungan agar masyarakat semakin mengerti arti penting pajak dan sadar akan membayar pajak, Dinas Pendapatan Daerah harus mendata objek dan subjek pajak lebih teliti dan detail, sehingga memiliki data yang valid, pemberitahuan tentang pembayaran PBB harus dilakukan secara menyeluruh di Kota Malang. Pelaksanaan sanksi sita paksa harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada, Petugas Dinas Pendapatan Daerah harus lebih tegas.
English Abstract
Property tax is a tax that is both material and the amount of tax payable is determined by the state to tax ie , earth or land and buildings . Property Tax is one type of tax revenues results are given to local governments , which can be used for various functions related to policy decisions on land and buildings , as well as contributing to tax revenues are relatively small , but that tax is potential source of revenue for the region. The purpose of this study is to know and understand the application of administrative sanctions against non-compliance of taxpayers in paying tax on land and buildings , as well as to know and understand the factors that hinder the application of administrative sanctions for non-compliance of taxpayers in paying tax on land and buildings . The results of this study are expected to provide benefits for local governments and enter Malang especially Department of Revenue Property Tax Division and Billing Division. This research is a descriptive study. The data used in this study are primary data and secondary data. Focus of this research is the Target and Actual Receipts Property Tax on land and building P2 in Malang 2013-2014, the application of administrative sanctions for non-compliance to pay tax on land and buildings, factors which inhibit the administrative sanction for noncompliance of taxpayers in the taax on land and building pay P2 in Malang for Regional Revenue Office Malang and factors Affecting Taxpayers do not pay taxes. Analysis of this data is to analyze the Property Tax Receipts P2 in Malang 2013-2014, Analyzing Application of administrative sanctions against noncompliance paying tax of land and building P2, Analyzing the factors that hinder the application of administrative sanctions for non-compliance of taxpayers in the paying tax of land and building P2 in Malang for Office Local Revenue Malang and factors Affecting Taxpayers do not pay taxes. The results of this study indicate that the Property Tax Receipts P2 in Malang Year 2013-2014 has not reached the predetermined targets, Implementation of administrative sanctions for non-compliance paying tax on land and building P2 in Malang payment compaction system is running as it should, namely according to the Regional Regulation No. 11 in 2011, but the task of SPT and Billing thoroughly yet, there are taxpayers who have not received the SPT and the billing those who have paid the tax on land and building. The award of the forced confiscation of criminal sanctions is not running. Seen in figure 6 viii one taxpayer did not pay for 6 years. According to the procedure in Malang City Regional Regulation No. 11 of 2011 foreclosure done when it exceed specified limits. Factors that hinder the application of administrative sanctions against noncompliance of taxpayers in the UN pay for P2 in Malang Malang Department of Revenue is less pahamnya significance of the tax by the public, including not knowing it kopehensif intact related to tax laws, the public still appears shame culture blum in paying taxes, compulsory tax mind paying a fine for most fines, lack of data on the subject to tax and tax so that the tax authorities have difficulty in determining who and how much taxpayers taxpayers, there are taxpayers who do not know that the land or building which he mliki is the object of the tax. This is because there is a tax object which has been leased to others for a long time and use a lease agreement that is less clear. Factors affecting the taxpayer does not pay taxes is the absence of a Officials bills of tax on land and building. Theres only payment notification letter of the tax on land and building, as there are cases of corruption Gayus about smuggling taxes, then make people havent effort to pay taxes no fee no extension or dissemination to the public of the officers of tax land and building, Tax shall rarely be in Malang and busy, more often in the Outer City unfortunate that I forget to pay the tax. Suggestions from this research that attempts to do by the Department of Revenue Malang that is necessary to conduct socialization to the taxpayer must be done on an ongoing basis so that people increasingly understand the importance of taxes and conscious will pay taxes, Department of Revenue shall assess the object and the subject of more tax thorough and detailed, so it has valid data, notification of payment must be thorough in Malang. Implementation of the forced confiscation sanctions should be done in accordance with existing procedures, Officer Department of Revenue should be more assertive.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FIA/2015/185/ 051503300 |
| Subjects: | 600 Technology (Applied sciences) > 658 General management |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Bisnis / Niaga |
| Depositing User: | Kustati |
| Date Deposited: | 20 May 2015 11:32 |
| Last Modified: | 06 May 2020 13:36 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/117214 |
Actions (login required)
 |
View Item |