Saputra, BayuAditiya (2015) Dampak Sosial Ekonomi Pemindahan Ibukota Kabupaten Malang Ke Kecamatan Kepanjen (Studi Pada Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penelitian ini didasarkan pada adanya permasalahan pembangunan daerah, dikarenakan lokasi pusat pemerintahan yang berada satu lokasi dengan pemerintahan kota menimbulkan ketidak selarasan dengan kebijakan pemerintah Kabupaten Malang yang sedang giat dalam melakukan pembangunan di berbagai bidang, maka pemerintah daerah melakukan kebijakan pemindahan Ibukota Kabupaten yang semula berada di wilayah kodya Malang dipindah di Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang. Kebijakan ini tercantum dalam PP no.18 tahun 2008. Berkaitan dengan adanya Pemindahan Ibukota pemerintahan dari satu kawasan ke kawasan lain, tentunya akan memberikan dampak terhadap perubahan ekonomi dan sosial di daerah lingkungan sekitar pusat Ibukota yang baru. Di lain sisi, untuk memberikan dampak yang sesuai dengan apa yang diharapkan, kita juga harus melihat tentang faktor pendorong dan faktor penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan pemindahan ibukota Kabupaten Malang itu sendiri.. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Dampak sosial; dampak positif yaitu berkembangnya sarana pendidikan, sarana kesehatan dan fasilitas publik serta fasilitas hiburan. Dampak negatif yaitu kuantitas sampah masyarakat yang semakin meningkat, serta gaya hidup masyarakat lokal yang berubah. 2) Dampak ekonomi; dampak positif yaitu terciptanya lapangan kerja, kesempatan kerja dan peluang investasi. Dampak negatif berupa produktifitas pertanian yang berkurang, ketakutan penduduk lokal dalam bersaing dengan pendatang, serta peluang investasi akan diambil pemilik modal yang lebih besar. 3) Faktor pendukung meliputi faktor internal yakni anggaran yang dilebihkan untuk Kecamatan Kepanjen dan faktor eksternal yakni ketersediaan lahan kosong, dukungan masyarakat dan sarana prasana yang telah tersedia. Sedangkan untuk faktor penghambat meliputi faktor internal, yakni mobilitas pegawai dan faktor eksternal yakni mahalnya harga lahan. Saran yang dapat diberikan peneliti adalah; untuk mengatasi meningkatnya kuantitas sampah yaitu pemerintah harus meningkatkan percepatan pengelolaan sampah dengan jalan pengadaan sarana pengelola sampah serta membuat regulasi pengelolaan sampah, mengenai dampak negatif tempat hiburan pemerintah harus meninjau lagi ijin tempat hiburan dengan penentuan lokasi tempat hiburan yang sesuai, guna membatasi alih fungsi lahan yang tidak sesuai pemerintah harus mensosialisasikan tata ruang wilayah dan tata ruang kota kepada masyarakat. Di bidang ekonomi pemerintah harus mengadakan pendidikan keterampilan berwirausaha bagi warga lokal, perekrutan tenaga kerja lokal, dalam hal investasi pemerintah harus membuat regulasi perijinan bangunan yang lebih selektif.
English Abstract
This study is based on the existence of local development issues, because the location of the goverment central is located in one location with the city administration that cause lack of harmony with the Malang Regency government policy who were active in doing development in various fields. So, local governments undertake resettlement policy Capital District, which was originally located in the municipality of Malang, then moved in the district Kepanjen Malang. This policy is contained in Regulation no.18 in 2008. Related to the transfer of the capital city government from one region to another, certainly, it will have an impact on the economic and social changes around the environment in the New Capital Government. On the other side, to give an appropriate effect in accordance to what is expected, we also have to look at what factors that affect the implementation of the transfer of the Malang capital regency itself. The results of this study indicate that: 1) The social impact, the positive impact in the development of education, health facilities and public facilities and entertainment facilities. The negative impacts, the pollution is increased and local people life style change. 2) The economic impact, the positive impacts, delopment of various jobs, employment and investment opportunities. The negative impacts, reduced the form of agricultural productivity, fear of local residents to compete with newcomers and investment opportunities will be taken by greater capital owners 3) supporting factors include internal factors, exceeding the budget for the District of Kepanjen in accelerating the development of a new capital district and the external factors, the availability of vacant land, community support, and infrastructures and facilities that are already available. While the inhibiting factors include internal factors, namely the mobility of employees and external factors namely the high price of the land. Advice that can be given by researchers is; to handle the pollution, the government should improve the quality of waste management with the provision of waste management facilities and regulate waste management well, to overcome the negative impact of lifestyle entertainment, government should review permits the determination of the location of entertainment venues that should be good location. In order to limit land conversion that does not appropriate, the government should disseminate spatial and urban planning to the public. In the economic field, the government should conduct entrepreneurial skills education, recruitment of local labor. In term of investment, the government should make regulation permitting building more selectively.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FIA/2015/175/ 051503208 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 351 Public administration |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Publik / Negara |
| Depositing User: | Kustati |
| Date Deposited: | 12 May 2015 10:02 |
| Last Modified: | 12 May 2015 10:02 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/117203 |
Actions (login required)
 |
View Item |