Zulprima, BaiqTifani (2015) Peran Koordinasi Sekretariat Daerah (Studi Tentang Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lppd) Dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (Lkpj) Pada Bagian Pemerintahan Sekretariat D. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pemerintah daerah memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus daerahnya berdasarkan aspirasi masyarakat dan mengelola keuangan daerah. Pemerintah daerah juga memiliki kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban dalam menggunakan keuangan daerah selama satu tahun anggaran dalam bentuk laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) dan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ). LPPD berisi kinerja instansi pemerintah daerah yang disampaikan kepada Menteri melalui Gubernur sedangkan LKPJ berisi penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD. LPPD dan LKPJ disusun oleh seluruh pemerintah daerah dan salah satunya yakni Kota Malang, dalam penyusunannya diperlukan koordinasi yang baik antara Sekretariat Daerah dengan tim SKPD. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peran Sekretariat Daerah dalam penyusunan LPPD dan LKPJ, peran dan keterlibatan aktor dan stakeholder dalam penyusunan LPPD dan LKPJ yang dikoordinasikan oleh Bagian Pemerintahan, faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam penyusunan LPPD dan LKPJ, dan pemecahan masalah dari hambatan penyusunan LPPD dan LKPJ. Penelitian ini dilakukan pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Malang, Jl. Tugu No. 1 Malang. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, sumber dan jenis data yaitu data primer yang diperoleh melalui informan dan data sekunder yang berasal pada peristiwa dan dokumentasi. Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan di Bagian Pemerintahan, koordinasi antara tim pengarah, tim penanggungjawab dengan tim pelaksana menggunakan sistem koordinasi upward dimana tim penanggungjawab sebagai perantara antara tim pengarah dan tim pelaksana. Namun masih terdapat kekurangan pada peranan Sekretariat Daerah dan tim pelaksana kepada tim SKPD dalam penyusunan LPPD dan LKPJ Kota Malang. Sekretariat daerah seharusnya menjadi fasilitator. Penyusunan LPPD dan LKPJ juga mengalami beberapa hambatan dalam melengkapi permintaan data LPPD dan selisih waktu pengerjaan data LKPJ dengan penyusunan LKPJ. Sekretariat Daerah perlu mengadakan forum diskusi dengan tim SKPD untuk mengoptimalkan koordinasi.
English Abstract
Local governments have the authority to regulate and manage their region based on the aspirations of the people and their financial. Local governments also have an obligation to provide the accountability in the use of their financial during one year budgeting in the form of regional governance report (LPPD) and accountability information report (LKPJ). LPPD shows the performance of local government agencies and presented to the Minister by the Governor while LKPJ contains the implementation of local government duty and presented by regional heads to the Parliament. LPPD and LKPJ is compiled by the whole local governments and one of them is Malang city, in drafting the report, need a coordination between the Regional Secretariat with team of regional work units (SKPD). This study was conducted to determine the role of the Regional Secretariat in preparing LPPD and LKPJ, the role and involvement of actors and stakeholders in the preparation LPPD and LKPJ coordinated by the Government Section, the factors supporting and inhibiting in the preparation LPPD and LKPJ, and solving the problem of barriers LPPD and LKPJ preparation. This research was conducted at the Bagian Pemerintahan Regional Secretariat in the City of Malang, Jl. Tugu No. 1 Malang. This type of research is a descriptive study with a qualitative approach, sources and types of data are primary data obtained through informants and secondary data from the events and documentation. Based on research conducted in Bagian Pemerintahan, the coordination between the steering committee, the team responsible for the implementation team using upward coordination system where the team responsible as an intermediary between the steering committee and the executive team. However, there are still shortcomings in the role of the Regional Secretariat and the implementation team to team in the preparation SKPDs LPPD and LKPJ Malang. Secretariat of the area should be a facilitator. Forming LPPD and LKPJ also experienced some obstacles in completing the data request and the time difference LPPD LKPJ with the preparation of data processing LKPJ. Regional Secretariat need to create a forum for discussion with the team to optimize coordination SKPDs.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FIA/2015/126/ 051502706 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 351 Public administration |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Publik / Negara |
| Depositing User: | Kustati |
| Date Deposited: | 10 Apr 2015 08:44 |
| Last Modified: | 10 Apr 2015 08:44 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/117150 |
Actions (login required)
 |
View Item |