Implementasi Permen Kelautan Dan Perikanan Nomor PER 12/Men/2010 Tentang Minapolitan Dalam Rangka Mengembangkan Kawasan Minapolitan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Sidoarjo (Studi Di Di

Ansoriyah, Lailiyul (2013) Implementasi Permen Kelautan Dan Perikanan Nomor PER 12/Men/2010 Tentang Minapolitan Dalam Rangka Mengembangkan Kawasan Minapolitan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Sidoarjo (Studi Di Di. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Kabupaten sidoarjo merupakan salah satu kabupaten yang memiliki potensi bidang perikanan tambak. Dimana wilayah kabupaten sidoarjo berupa tambak dan pantai dengan luas kurang lebih 29,9% dari luas keseluruhan adalah potensi yang cukup besar apabila diolah dan diberdayakan, budidaya udang atau ikan ditambak akan berkembang karena budidaya ini dapat dikendalikan dan dapat memperbaiki mutu dan produksi serta dapat mengatur komoditas yang akan dibudidayakan. Dalam rangka mendorong percepatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan perlu dilakukan pengembangan ekonomi kelautan dan perikanan berbasis kawasan yang terintegrasi, efisiensi, berkualitas, dengan konsepsi minapolitan, dan di dalam pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan dengan konsepsi minapolitan perlu dikembangkan kawasan minapolitan untuk meningkatkan efisiensi dan mengoptimalkan keunggulan kompraratif dan kompetitif daerah sesuai dengan eksistensi kegiatan pra produksi, produksi, pengolahan dan atau pemasaran secara terpadu, holistik dan berkelanjutan. Minapolitan adalah konsepsi pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan berbasis kawasan berdasarkan prinsip-prinsip terintegrasi, efisiensi, berkualitas dan percepatan. Pusat kawasan Minapolitan di kabupaten sidoarjo terletak di kecamatan candi. Implementasi kebijakan pengembangan kawasan Minapolitan mengalami perkembangan secara bertahap baik secara alokasi sumber dayanya maupun kegiatannya. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya peningkatan realisasi kegiatan dan alokasi dana pada tahun 2012 hingga 2013. Beberapa kekurangan dalam implementasi kebijakan tersebut adalah minimnya sosialisasi dari pemerintah daerah yang menyebabkan rendahnya respon masyakat, belum maksimalnya koordinasi antar aktor pemerintah daerah, dan belum adanya SOP sebagai pedoman bagi SKPD. Hal tersebut menjadikan implementasi kebijakan pengembangan kawasan Minapolitan belum berdampak secara signifikan terhadap perubahan diwilayah Kabupaten Sidoarjo. Sehingga pemerintah daerah harus lebih menggalakkan sosialisasi, memaksimalkan koordinasi terutama antar SKPD serta sesegera mungkin dibuat SOP pengembangan kawasan Minapolitan.

English Abstract

Sidoarjo regency is one of the districts that have the potential of fishery ponds . Sidoarjo district where a pond and a beach with an area of approximately 29.9 % of the total area is huge potential when processed and empowered , shrimp aquaculture or fish farming will thrive because it can be controlled and can improve the quality and production as well as to organize commodity to be cultivated . In order to accelerate the development of marine and fisheries sector and to develop the maritime economy and the integrated area based fisheries , efficiency , quality , with minapolitan conception , and in the economic development of marine and fisheries with conception minapolitan need to be developed to improve the efficiency and optimize the benefits of comparative and competitive area corresponding to the existence of the pre production , production , processing and or marketing in an integrated, holistic and sustainable . Minapolitan is the conception of the development of marine and fishery -based economy based on the principles of regional integration, efficiency , quality and speed. Minapolitan regional center in Sidoarjo regency is located in the Candi district. Implementation of regional development policies have evolved gradually Minapolitan both resource allocation and activity. It is shown by an increase in realization of activities and the allocation of funds in 2012 and 2013. Some shortcomings in the implementation of these policies is the lack of socialization of the local government for the low response communities, not maximum coordination between local government actors, and the lack of SOP as guidelines for SKPD. It results in the implementation of regional development policies Minapolitan not significantly impact the changes Sidoarjo region. So the government should encourage more socialization, maximizing coordination, especially between on education and development as soon as possible be made SOP Minapolitan region.

Item Type: Thesis (Sarjana)
Identification Number: SKR/FIA/2014/92/051402318
Subjects: 300 Social sciences > 351 Public administration
Divisions: Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Publik / Negara
Depositing User: Budi Wahyono Wahyono
Date Deposited: 14 Apr 2014 13:44
Last Modified: 22 Oct 2021 23:57
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/117051
[thumbnail of skripsi.pdf]
Preview
Text
skripsi.pdf

Download (6MB) | Preview

Actions (login required)

View Item View Item