Hubungan Pemerintah Desa Dengan Bpd (Badan Permusyawaratan Desa) Dalam Peteptapan Peraturan Desa (Studi Pada Desa Sooko Kecamatan Sooko Kab. Mojokerto)

Rusydiansyah, MFazaDzulfikar (2015) Hubungan Pemerintah Desa Dengan Bpd (Badan Permusyawaratan Desa) Dalam Peteptapan Peraturan Desa (Studi Pada Desa Sooko Kecamatan Sooko Kab. Mojokerto). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Masalah pembangunan adalah masalah utama yang harus benar-benar diperhatikan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Karena dengan adanya pembangunan, suatu daerah tersebut bisa diakatakan maju. Karena pembangunan perlu adanya kerjasama atau hubungan yang harmonis antara masyarakat sekitar dengan pemerintah daerah maupun BPD. Dan pada Desa Sooko yang merupakan desa terluas di Kabupaten Mojokerto, tidak menutup kemungkinan maslah pembangunan akan terus dipantau oleh pemerintah daerah maupun menjadi contoh bagi desa lain yang berada di Kabupaten Mojokerto. Pada Desa Sooko teresebut, hubungan BPD dan Pemerintah Desa maupun dengan masyarakat sekita sudah bisa dikatakan baik. Tidak menutup kemiungkinan perencanaan pembangunan akan berhasil pada pemerintahan desa periode 2014-2019. Dan pemerintah Desa Sooko dalam melaksanakan pembangunan sudah berpedoman pada PP. No. 72 Tahun 2005 dimana pada peraturan pemerintah tersebut berisikan tentang RPJMDes. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dimana untuk mendapatkan informasi digunakan teknik wawancara dan observasi mengenai hubungan BPD dengan Pemerintah Desa dalam Perencanaan pembangunan Desa. Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Mojokerto. Sedangkan situs penelitian dilakukan pada Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan yaitu 1) Bahwa hubungan BPD dengan Pemerintah Desa terutama kepala desa sudah cukup harmonis. 2) Karena hubungan antara BPD dan Kepala Desa sudah Harmonis, pelaksanaan perencanaan pembangunan sudah bisa dilaksanakan, karena kedua belah pihak saling mengoreksi dan saling memberi saran serta kritik atas kebijakan tersebut. 3) Pemerintah Desa Sooko dalam pelaksanakan perencanaan pembangunan sudah berpedoman pada PP. No. 72 Tahun 2005. Perencanaan pembangunan tersebut antara lain persiapan, pelaksanaan dan pelembagaan. Saran dari peneliti, supaya hubungan yang sudah baik antara BPD dan Pemerintah Desa, teutama kepala desa bisa di tingkatkan lebih baik lagi dan bisa dipertahankan pada masa periode selanjutnya. Karena hubungan yang harmonis antara BPD dan Kepala Desa sangat berpengaruh terhadap perkembangan desa terutama masalah pemabngunan.

English Abstract

The problem of development is a major problem that must be properly addressed by the central and local governments. Due to the construction, an area that can be said of advance. Because of the need for cooperation or development of harmonious relations between communities with local government and regional development banks. And the village Sooko which is the largest village in Mojokerto, did not rule out an issue of development will continue to be monitored by the local government as well as an example for other villages in the district of Mojokerto. In the village Sooko teresebut, BPD and village government relations as well as the community has to say About a well. Not close kemiungkinan development planning will be successful in the village administration period 2014-2019. And the village government in implementing development Sooko been guided by the PP. No. 72 In 2005, when the government regulation contains about RPJMDes. This study used a qualitative approach, which is used to obtain information regarding the interview and observation techniques BPD relationship with the village government in village development planning. Location of the study conducted in Mojokerto. While the research done on the Village website Sooko Sooko Mojokerto. This study led to the conclusion that 1) That the BPD relationship with the Government of the village, especially the head of the village is quite harmonious. 2) Because of the relationship between BPD and village heads had Harmonious, implementation planning can already be implemented, because both sides are correct and give each other advice and critique of the policy. 3) Government Sooko village in implementing development planning has been based on the PP. No. 72 Year 2005. Development planning include the preparation, implementation and institutionalization. Suggestions of researchers, so that good relationship between BPD and Village Government, teutama village head could be better improved and could be maintained during the subsequent period. Because the harmonious relationship between BPD and village heads are very influential on rural development, especially building have a problem.

Item Type: Thesis (Sarjana)
Identification Number: SKR/FIA/2014/854/ 051503159
Subjects: 300 Social sciences > 351 Public administration
Divisions: Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Publik / Negara
Depositing User: Kustati
Date Deposited: 12 May 2015 10:50
Last Modified: 12 May 2015 10:50
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/117007
Full text not available from this repository.

Actions (login required)

View Item View Item