Tanti, Errica Dwi (2014) Pelaksanaan Birokrasi Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Pasuruan (Studi Pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Pasuruan). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Perubahan paradigm pemerintah dari sentralistis menuji desentralistis yang ditandai dengan kebijakan otonomi daerah membawa nuansa baru dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Perubahan paradigm tersebut sekaligus mencirikan perubahan volume atau beban tugas pemerintah daerah dalam menampung seluruh urusan yang diserahkan nantinya akan diwadahi dalam struktur organisasi perangkat daerah. Reformasi Birokrasi baik pada tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah merupakan kebutuhan dalam upaya untuk mewujudkan "good public governance ". Reformasi birokrasi dinas pemerintah lainnya, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menjadi menurun ketika berurusan dengan dokumen perijinan yang terkesan berbelit-belit. Dengan adanya permasalahan-permasalahan membuat Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Pasuruan melakukan reformasi birokrasi dengan mengeluarkan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang berdasar pada Peraturan Mentri Dalam Negeri. Rumusan masalah yang peneliti angkat antara lain: (1) Apa sajakah pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang diterapkan di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Pasuruan? (2) Bagaimanakah efektifitas dan efisiensi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada kondisi pelayanan publik di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Pasuruan? (3) Apa sajakah factor pendukung dan penghambat pelaksananan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Pasuruan? Pada penelitian ini yang menjadi situs penelitian adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Pasuruan. Sumber data dikumpulkan melalui Data Primer dan Data Sekunder. Adapun analisis data menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif pada Miles dan Huberman yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Pasuruan sedang melaksanakan reformasi birokrasi dibidang pelayanan dengan melaksanakan program Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang berdasar pada Peraturan Mentri Dalam Negeri, dengan adanya reformasi birokrasi membuat pelayanan semakin lebih baik karena adanya perubahan serta perbaikan-perbaikan pada Badan Penananaman Modal dan Pelayanan Perijinana Terpadu Kota Pasuruan. Namun ada beberapa kendala dalam pelaksanaan pelayanan publik, mulai dari kurangnya sosialisasi terhadap program Pelayanan Terpadu Satu Pintu, perlunya mengubah sedikit-demi sedikit budaya birokrasi lama terhadap program Pelayanan Terpadu Satu Pintu, perlu adanya pembenahan sedikit-demi sedikit kendala yang ada pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinaan Terpadu Kota Pasuruan, perlunya penerapan kompensasi terhadap masyarakat sebagai pemohon dan saksi untuk petugas apabila terdapat keterlambatan dalam menangani berkas pengajuan pelayanan. Saran dari peneliti, perlu adanya sosialisasi yang dilakukan dinas terkait program Pelayan Terpadu Satu Pintu. Dibutuhkan penanaman nilai bahwa dengan kemajuan informasi serta pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bukanlah halangan, namun merupakan sebuah kendaraan bagi organisasi pemerintahan untuk mencapai tujuannya dan melakukan pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat. Semua kendala tersebut dapat diselesaikan secara perlahan apabila usaha-usaha di atas ditunjang dengan komitmen pimpinan serta orang-orang yang menangani hal tersebut. Dalam program Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Pasuruan sangat dibutuhkan untuk penerapan kompensasi terhadap masyarakat sebagai pemohon dan sanksi kepada petugas sebagai pelayanan perijinan jika permohonan perijinan tersebut mengalami keterlambatan untuk memproses alur dalam menangani berkas pengajuan pelayanan.
English Abstract
The movement of goverment paradigm from centralistic to decentralistic which characterized by local autonomy policy bring new condition in implementation of local government. This paradigm movement characterizing include the movement of task volume or assesment of local goverment for acommodating all of affairs that submit later will be contained in organization structure of local apparatus. Bureaucracy reformation in both central and local government are needs for realization of “good Public governance” effort. Bureaucracy reformation another government departement, trust of society for government will be down when related with convoluted licene documents. With many problems make Departement of Investment and Integrated Licencing Service Pasuruan City did the bureaucracy reformation with lauched The One Gate Licencing Service System that based on Rule of Interior Minister. Main problems which are researcher adopted: (1) What are the implementations of One Gate Integrated Service that was applicated in Departement of Investment and Integrated Licencing Service Pasuruan City? (2) How are the effectiveness and efficiency of One Gate Integrated Service for public service condition in Departement of Investment and Integrated Licencing Service Pasuruan City? (3)What are the support and obstacle factors of One Gate Integrated Service in Departement of Investment and Integrated Licencing Service Pasuruan City? In this study the research site is in Departement of Investment and Integrated Licencing Service Pasuruan City. Sources of data were collected through premier and secondary data. The analysis of data using qualitative research model with dercriptive approach of Miles and Huberman consisting of data collection, data reduction, data presentation, and conclusion. Based on the research result, Departement of Investment and Integrated Licencing Service Pasuruan City is implementing the bureaucracy reformation in service sector with implementing One Gate Integrated Service program that based on Rule of Interior Minister. With bureaucracy reformation make the better service because of movement and improvements in Departement of Investment and Integrated Licencing Service Pasuruan City. But there are many problems in implementation of public service, from less of socialization in One Gate Integrated Service program, needs of little by little movement for old bureaucracy culture for One Gate Integrated Service program, needs little by little revamping of Departement of Investment and Integrated Licencing Service Pasuruan City problems, needs of compensation implementation for society as applicant and punishment for officer if the servicing was handle file submission lately. Advice from researcher, there are need socialization from related departement of One Gate Integrated Service program. Need planting of value that with the progresive of information and implementation of One Gate Integrated Service are not the obstacle, but there are can be the media of government organization for reach the goal and do the better public service to society. All of these obstacle can be resolved slowly if the efforts supported by the leader and all of stakeholder. One Gate Integrated Service in Departement of Investment and Integrated Licencing Service Pasuruan City there are needed of compensation implementation for society as applicant and punishment for officer if the servicing was handle file submission lately.
Other obstract
-
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FIA/2014/749/051408133 |
| Uncontrolled Keywords: | - |
| Subjects: | 300 Social sciences > 352 General considerations of public administration > 352.8 Public administration of general forms of control > 352.84 Licensing, accreditation, certification, chartering, registration; incorporation |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Publik / Negara |
| Depositing User: | Hasbi |
| Date Deposited: | 18 Dec 2014 13:38 |
| Last Modified: | 25 Nov 2021 15:10 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/116890 |
Preview |
Text
SKRIPSI_ERRICA DWITANTI.pdf Download (5MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |