Yudistira, Arga (2014) Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Menunjang Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada Pemerintah Desa Mulyoagung Kecamatan Dau Kabupaten Malang). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pengelolaan keuangan desa diatur melalui Peraturan Desa (Perdes) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Perencanaan anggaran ADD dilakukan melalui pejaringan aspirasi masyarakat melalui Musrembang Desa untuk menyepakati Rencana Penggunaan Dana (RPD) yang menjadi acuan pengelolaan anggaran dalam setahun. Rencana Penggunaan Dana (RPD) ini diaokasikan sebesar 70% untuk pemberdayaan dan 30% untuk operasional pemerintah desa sesuai dengan Perda Kabupaten Malang No.18 Tahun 2006 tentang ADD. Teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini antara lain, Administrasi Publik sebagai kaidah utama dalam pelaksanaan Administrasi Desa serta pengelolaan keuangan desa yang diwujudkan Rencana Penggunaan Dana (RPD) Alokasi Dana Desa (ADD). Selain itu Konsep Otonomi Daerah juga menjadi acuan peneliti dalam mengetahui bentuk perimbangan keuangan daerah. Konsep lain yang digunakan juga berkaitan dengan penganggaran sektor publik. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil penelitian yang diperoleh adalah pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang menjadi satu-satunya sumber pendapatan di Desa Mulyoagung Kecamatan Dau Kabupaten Malang. Pengelolaan ADD dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Mulyoagung sebagian besar telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa dan Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 18 tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa namun ada beberapa kegiatan yang belum dapat diwujudkan. Salah satunya tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG). Berdasarkan hasil penelitian, penulis merumuskan saran sebagai berikut: 1) Merencanakan program-program inovatif dalam ADD, 2) Mengoptimalkan potensi-potensi di Desa Mulyoagung sebagai Pemasukan Asli Desa (PAD) yang dapat menggerakkan roda ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, 3) Memprioritaskan penggunaan anggaran sesuai dengan Peraturan Bupati No.36 tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Malang No.18 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa dengan menargetkan indikator-indikator keberhasilan ADD 4) Menyusun Laporan Berkala secara konsisten dalam setiap tahap penganggaran ADD, 5) Menyempurnakan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dengan menambahkan laporan penyerapan anggaran, masalah yang dihadapi dalam implementasi anggaran serta rekomendasi yang dapat menjadi solusi persoalan di tahun anggaran selanjutnya.
English Abstract
Financial management is regulated through the village of Village Regulation (Perdes) on Budget Village (APBDes). ADD budget planning is done through search on aspirations of the people through the village to agree Musrembang Plan Fund (RPD) is the reference year of budget management. Plan Fund (RPD) is allocated by 70% to 30% for the empowerment and village government operations in accordance with Regulation 18 of 2006 Malang about ADD. The theories used in this study, among others, Public Administration as a major rule in the implementation of the administrative and financial management of rural village embodied Plan Fund (RPD) Village Allocation Fund (ADD). Additionally concept of regional autonomy is also a reference in the research to know the form of regional financial balance. Another concept used is also related to the public sector budgeting. This research uses descriptive qualitative research method. The results obtained are the management of Village Allocation Fund (ADD), which became the only source of income in the village of Subdistrict Mulyoagung Dau Malang. Management of ADD in community development in the village Mulyoagung largely in accordance with the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 37 Year 2007, Malang Regency Regulation No. 18 Year 2006 on the Allocation Fund Regent Village and the Regulation No. 36 of 2009 on Guidelines for the Implementation of Regional Regulation No. 18 year 2006 on Village Allocation Fund, but there are some activities that can not be realized. One was about the village-owned enterprises (BUMDes) and the Development and Utilization of Appropriate Technology (TTG). Based on this research, the authors formulate suggestions as follows: 1) Plan innovative programs in ADD, 2) Optimizing the potentials in the village Mulyoagung as Original Entry Village (PAD), which can drive the wheels of economic and social welfare, 3) Prioritize the use of budget in accordance with the decree 36 of 2009 on Guidelines for the Implementation of Regulation No.18 Malang Regency Village Allocation Fund 2006 on the targeting performance indicators ADD 4) Develop Periodic Reports consistently in every stage of the budgeting ADD, 5) Improve Accountability Letter (SPJ) by adding the absorption budget report, the problems encountered in the implementation of the budget and the recommendations can be a solution to the problem in the next budget year.
Other obstract
-
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FIA/2014/712/051408069 |
| Uncontrolled Keywords: | - |
| Subjects: | 300 Social sciences > 352 General considerations of public administration > 352.4 Financial administration and budgets > 352.48 Budgeting |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Publik / Negara |
| Depositing User: | Hasbi |
| Date Deposited: | 09 Dec 2014 13:37 |
| Last Modified: | 24 Nov 2021 15:55 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/116849 |
Preview |
Text
SKRIPSI_ARGA YUDISTIRA.pdf Download (4MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |