Trilaksono, Deni (2014) Penggunaan Asas Diskresi oleh Pejabat Publik terhadap Pelayanan Administratif (Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Diskresi menjadi sebuah alternatif dalam penyelenggaraan pelayanan publik untuk mengisi kekurangan dan kelemahan dalam penerapan asas legalitas. Diskresi memberikan ruang bergerak bagi pejabat publik untuk melakukan tindakan tanpa harus sepenuhnya terikat pada Undang-Undang, asalkan tetap demi kepentingan umum. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang berlokasi di Kabupaten Jombang, sedangkan situsnya berada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sumber data primernya diperoleh dari beberapa wawancara dengan beberapa informan yang berkaitan, sedangkan data sekundernya diperoleh dari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan tema tersebut. Teknik pengumpulan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan instrumen penelitiannya adalah peneliti sendiri, dan beberapa alat bantu yaitu interview guide dan alat penunjang lainnya. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pejabat publik belum sepenuhnya memahami tentang adanya asas diskresi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. (2) Bentuk diskresi yang telah dilakukan antara lain program pemutihan akta massal dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia dan HUT KORPRI, perekamaan E-KTP yang masih dilakukan dimana proses perekaman E-KTP secara nasional sudah dinyatakan selesai, kebijakan baru dalam mengurus akta kelahiran dimana saksi harus satu desa dan kuasa harus satu nasab .(3) Alasan pejabat publik melakukan diskresi adalah karena peraturan yang ada menimbulkan permasalahan baru bagi masyarakat, belum ada peraturan yang mengatur tentang saksi harus satu desa dan kuasa saksi harus satu nasab. (4) Ada urutan yang jelas bagaimana proses diskresi menjadi peraturan perundangundangan. (5) Diskresi memberikan kepuasan bagi pejabat publik yang melaksanakannya, pejabat publik yang melakukan diskresi tidak mendapatkan sangsi hukum. (6) Dengan adanya diskresi, masyarakat mengerti proses administrasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Tetapi diskresi yang dilakukan pejabat publik menimbulkan perlawanan dari masyarakat karena masyarakat merasa dipersulit dengan kebijakan yang baru.
English Abstract
Discretion becomes an alternative in implementation public service to fill lack and weakness in practice of the discretion’s principle. Discretion provide moving space for public officials to take action without having to be fully bound by the Act, provided it remains in the public interest. This study used a descriptive research with a qualitative approach which is located in Jombang, while the site is in the Department of Population and Civil Registration. The primary data source was obtained from several interviews with several informants related, while the secondary data obtained from the documents relating to the theme. The technique of collecting through interviews, observation and documentation. While the instrument is the researchers own research, and several tools that interview guidelines and other supporting tools. The results showed that (1) public officials have not fully understand about the principle of discretion in the administration of public services. (2) Discretionary forms that have been made between another deed of mass bleaching program in commemoration of Independence Day of the Republic of Indonesia and Anniversary of KORPRI, E-KTP Reccording performed wherein the recording process of national E-KTP has been declared over, a witness must be one of the village and people who have authority must have realtionship of blood. (3) The reason public officials are doing discretion because existing regulations pose new problems for the people, no regulations governing the witness must witness the power of the village and should be one relathionship of blood. (4)There is a clear sequence of discretion into how the process of legislation. (5) The discretion to give satisfaction to the public officials who carry it out, the public officials who done principle of discretion did not get a legal punishment. (6) With the discretion, the public understands the administrative process in the Department of Population and Civil Registration. But discretion that public officials do cause resistance from the public because of the very complicated with the new policy.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FIA/2014/666/051407853 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 351 Public administration |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Publik / Negara |
| Depositing User: | Budi Wahyono Wahyono |
| Date Deposited: | 25 Nov 2014 14:52 |
| Last Modified: | 22 Oct 2021 22:05 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/116797 |
Preview |
Text
Deni_Trilaksono_105030101111093.pdf Download (5MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |