Fakhrirriza, MAfif (2014) Implementasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kediri dalam Pengolahan Limbah Industri Kecil (Studi pada Limbah Industri Kecil Tepung Tapioka di Desa Petok Kabupaten Kediri). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Percepatan pembangunan pada sektor industri merupakan suatu langkah nyata bagi pemerintah untuk menumbuhkan dan mengembangkan industrialisasi di Indonesia sebagai upaya untuk membangun kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, pada setiap pembangunan selalu menimbulkan berbagai dampak bagi manusia dan lingkungan hidupnya, baik dampak positif maupun negatif. Salah satu contohnya adalah industri kecil tepung tapioka di Desa Petok Kabupaten Kediri. Dari segi ekonomi, industri kecil ini memberi dampak positif bagi masyarakat sekitar. Namun di sisi lain, industri kecil tersebut menghasilkan limbah yang berpotensi mencemari lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana implementasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Kediri dalam mengolah limbah industri kecil khususnya pada industri kecil tepung tapioka di Desa Petok dengan melihat realitanya pada masyarakat di sekitar industri tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder; teknik pengumpulan datanya dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi; instrumen penelitian yang digunakan yaitu peneliti sendiri, pedoman wawancara, dan catatan lapangan; metode analisinya menggunakan analisis data model interaktif dari Miles dan Huberman dengan alur kegiatan: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Beberapa produk hukum telah dimiliki Kabupaten Kediri dalam mengatasi dampak pencemaran limbah industri, antara lain Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 7 tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 37 Tahun 2008 dan Peraturan Bupati Kediri Nomor 63 Tahun 2008. Berbagai regulasi tersebut diterjemahkan ke dalam berbagai program nyata di lapangan untuk selanjutnya disosialisasikan kepada masyarakat, industri yang bersangkutan, media massa, non government organizations, dinas pemerintah Kabupaten Kediri lainnya, serta instansi lain yang terkait. Dalam mengimplementasikan program-program tersebut tentunya butuh anggaran, aktor pelaksana, target groups, serta indikator kinerja. Adapun upaya yang telah dilakukan Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri terhadap industri kecil tepung tapioka di Desa Petok meliputi pengolahah limbah cair dengan teknologi IPAL, pemlengsengan Sungai Brantas, pemanfaatan onggok / ampas untuk penggemukan sapi, dan pembuatan alat pengering tapioka. Namun demikian, realitanya berbagai pencemaran masih sering ditemukan di masyarakat dan lingkungan sekitar industri kecil tepung tapioka di Desa Petok hingga kini. Misalnya pencemaran limbah, baik itu limbah cair maupun padat (onggok / ampas) pada air dan tanah. Kurang optimalnya upaya Pemerintah Kabupaten Kediri yang dalam hal ini diwakili Kantor Lingkungan Hidup dalam mengatasi dampak pencemaran limbah industri, terutama industri kecil tepung tapioka di Desa Petok disebabkan oleh beberapa hal, yaitu: indikator kinerja yang dimiliki kurang jelas, belum dijalankannya beberapa program lingkungan hidup, beberapa program masih bersifat formalitas, serta buruknya implementasi good governance. Dalam mengimplementasikan kebijakan ini, Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri didukung oleh anggaran dana dari APBD, peran aktif pemerintah pusat dan provinsi, serta respon positif dari pengrajin dan masyarakat. Sedangkan penghambatnya meliputi kurangnya anggaran dana, terbatasnya sarana dan prasarana, minimnya Sumber Daya Manusia dan faktor alam yang musimnya kurang mendukung. Untuk meminimalisasi celah dalam implementasi kebijakan tersebut agar berjalan optimal, maka diperlukan beberapa langkah konkrit bagi pemerintah maupun Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri. Langkah tersebut adalah: 1) restrukturisasi dan fungsionalisasi pegawai Kantor Lingkungan Hidup yang meliputi peningkatan kuantitas dan kualitas pegawai, 2) reorientasi kelembagaan seperti otoritas lebih luas pada Kantor Lingkungan Hidup, political will, dan membentuk badan khusus penghukum industri polluter, 3) peningkatan anggaran di bidang lingkungan hidup, 4) aliansi (kerjasama) dengan masyarakat, pengrajin, dan pihak lain yang terkait, dan 5) evaluasi perumusan dan pengimplementasian regulasi tentang pencemaran air dan tanah di wilayah Kabupaten Kediri.
English Abstract
Accelerated development of the industrial sector is an obviousstep for government to go and develop industrialization in Indonesia in an effort to build public welfare. However, on any development always raises a variety of effects to humans and the environment, both positive and negative impacts. One example is small tapioca flour industrial in the Petok village District of Kediri. From an economic perspective, these small industries have a positive impact to the surrounding community. But in the judgments, the small industries produce disposal that could potentially contaminate the environment around the plant. This research aimed to determine and describe how the implementation policy of Kediri District Government in treatment small-industrial disposal, specially at small tapioca flour industrial in Petok Village seen in its impact to society around the industry. This research use descriptive research type with qualitative approach. Source of data is primary and secondary data; data collecting technique with observation, interview, and documentation; instrument of research that used is human instrument, guides interview, and stain field; analysis method use analysis data interactive model of Miles and Huberman with procedures: data collection, data reduction, data presentation, and conclution recall or verivication. Some regulation have been by Kediri District Government in overcoming the impact industrial contamination of waste, among others is Local Regulation District of Kediri Number 7 Year 2008, Local Regulation District of Kediri Number 37 Year 2008, and Regulation Of Regent of Kediri Number 63 Year 2008. The various regulatory translated into real programs in the field to further disseminated to the public, the industry is concerned, the mass media, non-government organization, other Kediri District government agencies, and other relevant agencies. In implementing such programs would need a budget, executing actor, the target groups, as well as performance indicators. As for various attempts have been done by Kediri District Environmental Office addressed to small tapioca flour industrial in the Petok Village which includes disposal water treatment with IPAL technology, pemlengsengan Brantas River, the utilization of cassava / pulp for fattening cattle and manufacture of tapioca dryers. However, in reality a variety of pollution is often found in the surrounding community and environment small tapioca flour industry in the Petok village until now. For example, disposal pollution, both liquid and solid wastes (cassava / pulp) in water and soil. Less than optimal efforts of the Government of Kediri Regency, in this case represented by the Office of Environment in overcoming the impact of industrial waste pollution, especially small tapioca flour industry in the Petok village caused by several things, namely: performance indicators owned less obvious, yet the exercise several environmental programs, some programs still formalistic, and poor implementation of good governance. In implementing this policy, the Kediri District Environmental Office supported by budgetary funds from the APBD, the active role of the central and provincial governments, as well as a positive response from the artisans and communities. While barriers include lack of budget, lack of infrastructure, lack of human resources and natural factors unfavorable season. To minimize the gap in the implementation of these policies in order to run optimally, it needs some concrete steps for the both of Government and Kediri District Environmental Office. The steps are: 1) restructuring and employee functionalization Environment Office which includes an increase in the quantity and quality of employees, 2) institutional reorientation as broader authority to the Office of Environment, political will, and form a special body punisher industrial polluter, 3) alliance (partnership) with the public, industry, and other related parties, 4) an increase in the budget in the environmental field, and 5) evaluate the formulation and implemention of regulations on water and soil pollution in the district of Kediri.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FIA/2014/661/051407816 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 351 Public administration |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Publik / Negara |
| Depositing User: | Budi Wahyono Wahyono |
| Date Deposited: | 25 Nov 2014 08:35 |
| Last Modified: | 23 Oct 2021 05:44 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/116792 |
Preview |
Text
M.AFIF_FAKHRIRRIZA_0810313112.pdf Download (3MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |