Permatasari, RAKusandradewi (2013) Implementasi Kebijakan Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Jasa Perizinan Tertentu Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu K. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Implementasi kebijakan retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi jasa perizinan tertentu sebagai upaya peningkatan pendapatan asli daerah di Kota Blitar diatur dalam Peraturan Daerah Kota Blitar No. 8, 9 dan 10 Tahun 2011. Peraturan daerah ini sebagai perwujudan dari UU No. 28 tahun 2009 mengenai pajak dan retribusi daerah. Retribusi dikenakan atas usaha yang menggunakan fasilitas yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah. Masyarakat dapat mengurus izin usahanya di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, sebagai sarana untuk memudahkan pengusaha dalam mengurus perizinan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi jasa perizinan tertentu sebagai upaya peningkatan pendapatan asli daerah di Kota Blitar. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian ini yaitu mengetahui dan menganalisis proses implementasi kebijakan, hasil implementasi kebijakan serta faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi jasa perizinan tertentu sebagai upaya peningkatan pendapatan asli daerah di Kota Blitar. Sumber dan jenis data penelitian diperoleh dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi serta hasil catatan yang ada di lapangan. Metode analisis data terdiri dari reduksi data, penyajian data penelitian, serta penarikan kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa implementasi kebijakan retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi jasa perizinan tertentu secara umum berhasil dilaksanakan. Hal ini karena adanya kesesuaian antara kegiatan dengan tujuan yang ingin dicapai, pihak yang terlibat dalam kerjasama merupakan suatu kesatuan yang produktif serta berkemampuan dan berkomitmen dalam mengelola pelaksanaannya. Namun pendapatan retribusi yang diperoleh kurang optimal, selalu mengalami penurunan. Penyebab secara umum yaitu adanya tunggakan pembayaran retribusi serta terbitnya peraturan daerah yang baru. Rekomendasi yang diberikan dari kesimpulan tersebut yaitu perlu adanya ketegasan dan kepedulian dari oknum pemerintah dalam mengatasi izin usaha yang melanggar aturan perizinan serta. Pemerintah juga perlu lebih memper-hatikan masukan dan kritik dari masyarakat serta perlu pengadaan penghargaan untuk meningkatkan keikutsertaan pengusaha dalam mendukung keberhasilan pencapaian peningkatan pendapatan asli daerah di Kota Blitar.
English Abstract
Implementation of public policy of retribution for public services, retribution for bussiness services and retribution for specific licensing services as an effort to increase local native revenue in Blitarcity are regulated in the local of Blitar City regulation No 8, 9 and 10 at 2011 years. Retribution imposed on businesseswhosethe facilities providedor administered by the government. Communitiescantake care oftheir business licenseinIntegrated LicensingService Office, as a meanstofacilitate theentrepreneursinthe licenses. The purposeofthis studyis to determine andanalyzepublicpolicy implementationof retribution for public services, retribution for bussiness services and retribution for specific licensing services as an effort to increase local native revenuein the Blitar City. This study used a descriptive research and qualitative approaches. The focus of this research is to know and analyze the process of policy implementation, the results of policy implementation also the factors of supporting and inhibiting the implementation of retribution for public services, retribution for bussiness services and retribution for specific licensing services as an effort to increase local native revenue in Blitar. Sources and types of data were obtained from the primary data and secondary data. Data collection techniques use interviews, observation and record the results on the ground. Methods of data analys is consisted of data reduction, presentation of research data, and drawing conclusions. The conclusion from this study is that the public policy implementation of retribution for public services, retribution for bussiness services and retribution for specific licensing services in general successfully implemented. But the retribution revenue earned less than optimal, always has decreased. Commonly that is because of the delinquency charges and issuance of the new law. Recommendations are given on the conclusion that the need forrigor and concern from government officials in dealing with business licenses and permits that violate the rules. The government also needs to pay more attention to feed back and criticism from the public as well as the need to increase participation award procurement employers in supporting the successful achievement of an increase in local revenues in Blitar.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FIA/2014/586/051301619 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 351 Public administration |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Publik / Negara |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 07 Mar 2014 12:06 |
| Last Modified: | 23 Oct 2021 04:10 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/116706 |
Preview |
Text
BAB_2.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
BAB_5.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
DAFTAR_ISI_BISMILLAH.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
BAB_3.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
BAB_1.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
BAB_4.pdf Download (2MB) | Preview |
Preview |
Text
DAFTAR_PUSTAKA.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
HALAMAN_TERDEPAN.pdf Download (1MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |