Andiyanto, Dimas (2014) Analisis Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Terhadap Tingkat Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Dan Penerimaan Pajak Penghasilan (Studi Pada KPP Pratama Malang Selatan Dan KPP Pratama Banyuwangi Periode 2009 -2013). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penelitian ini dilatar belakangi dari upaya reformasi perpajakan pada tahun 1983. Penerimaan Pajak dari sektor Pajak Penghasilan sampai dengan tahun 2013 menjadi yang tertinggi. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka menciptakan keadilan dalam rangka pemungutan pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) adalah ditetapkannya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Penetapan PTKP bertujuan untuk mengurangi Pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak Orang Pribadi sehingga lebih banyak penghasilan yang dibawa pulang oleh Wajib Pajak. PTKP selalu mengalami perubahan mengikuti perkembangan ekonomi di Indonesia. Perubahan PTKP pada saat penelitian ini dilakukan adalah pada tahun 2013 melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor: PMK-162/PMK.011/2012 tentang penyesuaian PTKP. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: PMK-162/PMK.011/2012 tentang penyesuaian PTKP terhadap tingkat pertumbuhan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dan penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) di KPP Pratama Malang Selatan dan KPP Pratama Banyuwangi. Metode Penelitian yang digunakan adalah Metode Kuantitatif Deskriptif , dengan data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data Jumlah Wajib Pajak, data Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21, 25, dan 29 di KPP Pratama Malang Selatan dan KPP Pratama Banyuwangi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis Statistik Deskriptif, Analisis Komparasi, dan Analisis Trend. Hasil dari Analisis menunjukkan bahwa perubahan PTKP tidak berdampak terhadap tingkat pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak, perubahan PTKP berdampak terhadap tingkat penerimaan PPh 21 di KPP Pratama Malang Selatan, namun sebaliknya perubahan PTKP tidak memberikan dampak terhadap penerimaan di KPP Pratama Banyuwangi, namun demikian perubahan tersebut juga tidak memberikan dampak terhadap PPh 25/29 yang justru mengalami kenaikan di kedua KPP Pratama tersebut. Peneliti merokomendasikan bahwa sebaiknya pihak KPP Pratama Malang Selatan dan KPP Pratama Banyuwangi meningkatkan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan di wilayah kerja KPP dalam rangka perluasan basis pajak atau ekstensifikasi Wajib Pajak, meningkatkan kinerja pelayanan, dan saran bagi Direktorat Jenderal Pajak manambah KPP Pratama di Banyuwangi menjadi 2 yaitu bagian utara dan bagian selatan agar memudahkan WP dalam rangka pelaksanaan kewajiban perpajakannya.
English Abstract
The background of this study is based on the effort of the tax reformation in 1983. The tax revenue from the tax income sector until the year of 2013 is the highest. One of the efforts that had been made by Indonesia Taxation Authority in order to create fairness in term of the taxation of the personal tax income (WPOP) was the introduction of the non-taxable income (PTKP). This decision aims to decrease the taxes that the personal taxpayer has to pay so that it can give higher income for the taxpayers. PTKP is always changing along with the Indonesian economic development. This study is conducted as the PTKP has been changed in the year of 2013 under the regulation of the Minister of Finance Number PMK-162/PMK.011/2012 which is about the PTKP adjustment. This study aims to analyze the changes of the Ministry of Finance’s regulation Number PMK-162/PMK.011/2012 concerning the PTKP adjustment toward the growth of the number of the personal taxpayer (WPOP) and the income tax revenue (PPh) on KPP Pratama Malang Selatan and KPP Pratama Banyuwangi. This study uses the descriptive qualitative approach. The data that is used is the secondary data which is the data of the number of the taxpayers, the data of the revenue of the income tax section 21, 25 and 29 in KPP Pratama Malang Selatan and KPP Pratama Banyuwangi. The data analysis on this study uses the descriptive statistics, comparison analysis and trend analysis. The result of the analysis shows that the rate of growth of the number of taxpayers is not affected by the change of PTKP, the income tax revenue section 21 in KPP Pratama Malang is affected by the change of PTKP, in contrast in KPP Pratama Banyuwangi, the income tax revenue section 21 is not affected by change of PTKP. However the income tax revenue of the tax income 25/29 is not affaected by change of PTKP in both KPP. The researcher recommends that KPP Pratama Malang Selatan and KPP Pratama Banyuwangi should cooperate with the companies around their areas in order to expand the tax basis or the taxpayer to improve the performance services in order to avoid the laziness of paying taxes due to the bad service. The researcher also suggest to the Tax Authority to expand KPP Pratama Banyuwangi into two branches which is divided into southern and northern branches to make the taxpayers easier to do their tax obligation.
Other obstract
-
Item Type: | Thesis (Sarjana) |
---|---|
Identification Number: | SKR/FIA/2014/420/051406571 |
Uncontrolled Keywords: | PTKP, Wajib Pajak, PPh; Non-Taxable Income, Taxpayer, Personal Tax Income |
Subjects: | 300 Social sciences > 336 Public finance > 336.2 Taxes > 336.24 Income taxes > 336.242 Personal income taxes (Individual income taxes) |
Divisions: | Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Bisnis / Niaga |
Depositing User: | Hasbi |
Date Deposited: | 14 Oct 2014 10:37 |
Last Modified: | 16 Nov 2021 04:08 |
URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/116527 |
Preview |
Text
SKRIPSI_DIMAS_ANDIYANTO_105030400111041_PERPAJAKAN_2010_FIA_.pdf Download (6MB) | Preview |
Actions (login required)
View Item |