Kemitraan Antara kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Perhutani Dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Dalam Menjaga Kelastarian Hutan Lindung dan Produksi.(Studi pada Desa Jengglungharjo kecamatan Tan

Zain, MohamadRizalNur (2014) Kemitraan Antara kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Perhutani Dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Dalam Menjaga Kelastarian Hutan Lindung dan Produksi.(Studi pada Desa Jengglungharjo kecamatan Tan. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Desa Jengglungharjo merupakan kawasan desa yang berada pada sekitar hutan lindung dan produksi, pengelolaan hutan ini masuk pada wilayah KPH (Kesatuan Pemangku Hutan) Perhutani Blitar, dalam pengelolaan Perhutani menggunakan sistem PHBM (Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat). Sistem PHBM merupakan pengelolaan hutan dengan melakukan mitra kerja/kemitraan dengan masyarakat sekitar hutan. Masyarakat sekitar hutan dibentuk sebuah LMDH(Lembaga masyarakat Desa Hutan). Dengan dibentuknya lembaga ini perhutani melakukan kemitraan agar LMDH dan (MDH) masyarakat desa hutan ikut mengelola dan berpartisipasi dalam menjaga kelestarian hutan lindung dan produksi. Penelitian ini berfokus pada masalah bagaimana kemitraan antara KPH Perhutani dengan LMDH dalam menjaga kelestarian hutan lindung dan produksi? Dan apa saja factor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam kemitraan antara KPH Perhutani dan LMDH dalam menjaga kelestarian hutan lindung dan produksi? Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif. pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data ini diperoleh dengan melibatkan pihak KPH Perhutani, Asper Boyolangu, Kantor desa Jengglungharjo, dan LMDH. Analisis data dilakukan dengan model interaktif Miles Huberman. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemitraan yang terjadi belum berjalan dengan baik terbukti masih terjadinya pencurian kayu, penggunaan lahan tanpa izin, pertisipasi masyarakat yang masih kuarang, serta masih adanya masyarakat yang kurang setuju dengan perjanjian kemitraan tersebut. Disisi baiknya desa memiliki Lembaga yang berbadan hukum sehingga memudahkan interaksi dengan instansi-instansi yang berada di Tulungagung, contohnya saja dengan dinas Pariwisata, Pertanian, Kepolisian. Dengan hal ini pertumbuhan ekonomi masyarakat dapat meningkat sehingga berkurangnya inisiatif untuk mengambil SDH(Sumber Daya Hutan).

Item Type: Thesis (Sarjana)
Identification Number: SKR/FIA/2014/34/051401734
Subjects: 300 Social sciences > 351 Public administration
Divisions: Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Publik / Negara
Depositing User: Endang Susworini
Date Deposited: 10 Mar 2014 13:14
Last Modified: 24 Oct 2021 12:19
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/116440
[thumbnail of BAB_IV.pdf]
Preview
Text
BAB_IV.pdf

Download (5MB) | Preview
[thumbnail of BAB_V.pdf]
Preview
Text
BAB_V.pdf

Download (1MB) | Preview
[thumbnail of Cover.pdf]
Preview
Text
Cover.pdf

Download (1MB) | Preview
[thumbnail of BAB_I_(1).pdf]
Preview
Text
BAB_I_(1).pdf

Download (1MB) | Preview
[thumbnail of Dartar_Pustaka.pdf]
Preview
Text
Dartar_Pustaka.pdf

Download (1MB) | Preview
[thumbnail of Daftar_isi.pdf]
Preview
Text
Daftar_isi.pdf

Download (2MB) | Preview
[thumbnail of BAB_II.pdf]
Preview
Text
BAB_II.pdf

Download (2MB) | Preview
[thumbnail of BAB_III.pdf]
Preview
Text
BAB_III.pdf

Download (1MB) | Preview

Actions (login required)

View Item View Item