Istiyah, RisaNur (2014) Efektivitas Penyitaan Harta Kekayaan Milik Wajib Pajak Badan Dalam Rangka Mengurangi Tunggakan Wajib Pajak (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam rangka kemandirian pemerintah berupaya meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak melalui pemungutan pajak yang di pungut oleh warga Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat dipaksa dalam penagihannya sehingga pihak-pihak yang tidak mau membayar pajaknya dapat dilakukan penagihan pajak paksa dengan pelaksanaan penyitaan terhadap harta kekayaan milik wajib pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis efektivitas penyitaan harta kekayaan milik wajib pajak badan yang dilaksanakan pada wajib pajak badan yang mempunyai tunggakan pajak. Penyitaan Harta Kekayaan milik wajib pajak badan merupakan tidakan penagihan terkhir yang dikarenakan sebelumnya ada surat teguran, surat paksa hingga surat SPMP (Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan), sehingga disini penulis tertarik untuk mengetahui lebih jelas tentang efektivitas penyitaan harta kekayaan milik wajib pajak badan dalam rangka mengurangi tunggakan wajib pajak, dan mengetahui faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat penyitaan harta kekayaan milik wajib pajak badan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan menggunakan metode analisis data Miles Huberman. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penyitaan harta kekayaan milik wajib pajak badan mampu mendorong wajib pajak untuk melunasi tunggakannya dalam waktu 2 minggu sebelum persiapan lelang dan proses penyitaan sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Penyitaan pada wajib pajak badan di lakukan oleh dua juru sita sesuai wewenang dan tugasnya sebagai juru sita pajak, namun masih adanya faktor pendukung dan penghambat dalam efektivitas penyitaan harta kekayaan milik wajib pajak badan. Faktor penghambatnya adalah dari pihak wajib pajak badan tidak mau mendatangani BAS (Berita Acara Sita), juru sita tidak diberbolehkan masuk, kesulitan dalam menemukan barang milik Wajib Pajak yang akan disita. Saran dari peneliti adalah tugas juru sita lebih dipertegas lagi dan DJP (Direktorat Jendral Pajak) lebih menggencarkan sosialisai pada wajib pajak untuk meningkatkan efektivitas dari pelaksanaan ini. Selain itu adanya kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam proses pelaksanaan penyitaan harta kekayaan milik pajak badan agar lebih memudahkan Jurusita pajak dalam menjalankan tugasnya.
English Abstract
Tax is one of national income sources used for the development of all Indonesian people. Building this capacity, the government increases national income from tax sector by collecting tax from Indonesia. The payment can be forced if the taxpayers deny from the obligation to pay, and one such forced method is through confiscation against taxpayer asset. The objective of research is to understand, to describe and to analyze the effectiveness of the confiscation against the asset of organizational taxpayer with default. This confiscation against the asset is a final action of collection after the defaulted taxpayer is sent with letter of reprimand, letter of compulsion, and letter of confiscation (SPMP – Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan). The author attempts to understand the effectiveness of confiscation against the asset of organizational taxpayer with tax default and to acknowledge the factors supporting and constraining the confiscation against organizational taxpayer asset. Research type is qualitative with descriptive approach using Miles-Huberman’s Analysis Method. Result of research has shown that the confiscation against organizational taxpayer asset is able to force the defaulted taxpayer to make settlement in 2 weeks before the preparation of auction, as long as the confiscation is valid on the predetermined regulation. Confiscation against organizational taxpayer involves two confiscating officers with authority and duty as the tax confiscator. Some factors supporting and constraining the effectiveness of confiscation against organizational taxpayer asset are found. The constraining factors are that organizational taxpayers may not want to sign Confiscation Agenda, the confiscating officers are not allowed to access the asset, and the difficulty to find the asset to be confiscated. It may be suggested that the duty of the confiscator must be enforced. General Directorate of Tax shall socialize this confiscation to taxpayer to improve the effectiveness of the operation. The cooperation from related parties in the process of confiscating the asset of organizational taxpayer may be important to facilitate the duty of tax confiscator officer.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FIA/2014/302/051404673 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 351 Public administration |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Publik / Negara |
| Depositing User: | Budi Wahyono Wahyono |
| Date Deposited: | 14 Aug 2014 10:56 |
| Last Modified: | 24 Oct 2021 11:41 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/116402 |
Preview |
Text
skripsi.pdf Download (5MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |