Karimah, Faizatul (2014) Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada Desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Alokasi Dana Desa mempunyai peran dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di tingkat desa. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa tersebut yaitu terciptanya masyarakat yang lebih berdaya. Jika dana tersebut dikelola dengan baik dan jujur, maka hasil pemberdayaan masyarakat akan terlihat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan alokasi dana desa, peran stakeholder dalam pengelolaan alokasi dana desa, serta hasil-hasil pemberdayaan masyarakat yang didanai oleh alokasi dana desa. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan analisa data interaktif dari Miles dan Huberman. Penelitian dilakukan di Kantor Kepala Desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data-data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data melalui dokumentasi dan wawancara. Instrumen penelitian yang digunakan adalah peneliti, pedoman wawancara dan perangkat penunjang lainnya. Berdasarkan hasil penelitian, pengelolaan alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Deket Kulon sudah baik. Namun, beberapa stakeholder dalam pengelolaan alokasi dana desa masih belum melaksanakan perannya secara maksimal, kepala desa sebagai ketua tim pelaksana masih mendominasi kegiatan tersebut. Hasil pemberdayaan masyarakat meliputi pemberdayaan lingkungan dan pemberdayaan manusia. Pemberdayaan lingkungan berupa pembangunan infrastruktur jalan, namun hal tersebut tidak sesuai dengan makna pemberdayaan lingkungan yang sesungguhnya. Sedangkan pemberdayaan manusia meliputi biaya operasional untuk karang taruna, posyandu, dan tim penggerak PKK. Terdapat beberapa kelemahan dalam pengelolaan alokasi dana desa yaitu: budaya paternalistik masyarakat desa yang menyebabkan masyarakat bersikap acuh dan menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada kepala desa terhadap kegiatan pengelolaan alokasi dana desa, serta dominasi pihak kecamatan dalam penyusunan surat pertanggung jawaban sehingga menyebabkan kurangnya kemandirian desa. Sehubungan dengan hal tersebut, maka pemerintah desa dituntut untuk mendorong partisipasi masyarakat yaitu dengan membuka ruang bagi masyarakat untuk turut mengambil bagian didalamnya dan pemerintah desa juga dituntut untuk memiliki keterbukaan dalam hal pertanggungjawaban anggaran kepada masyarakat.
English Abstract
The village fund allocation has the role in organizing the administration and development in the village level. The purpose of the program is to create the more empowered society. If that fund is organized well, then the result of empowering the society will be visible. This research aims to know the management of the fund which is owned by the village, the role of stakeholders in the management of the fund allocation, and the results of empowering the society by using the village fund allocation. This research uses descriptive research with qualitative approach and uses interactive data analysis from Miles and Huberman. This research is held at the office of the Chief of the village in Deket Kulon, Lamongan. The researcher uses the data which are gotten by implementing data collection method through documentation and interviews. The research instruments used in this research are researcher, interview guidelines and other supporting devices. Based on the research, the management of village fund allocation is good. But, some stakeholders in the management of the village fund allocations is yet to implement his role, the chief of the village as chairman of the executive team still dominates the program. The result of empowering the society such as empowerment of environment and empowerment of human. Empowerment of environment comprises the construction of road infrastructure, but it is not in accordance with the meaning of real empowerment of environment. Meanwhile, empowerment of human covers the operational costs for the Posyandu, Karang Taruna, and the team of PKK. There are some weaknesses in the village fund allocation; the paternalistic culture of villagers which causes them to be apathetic and fully trust the staff and the chief of the village towards the village fund allocation, also domination of stakeholder in organizing the preparation of accountability report, so that causes the villagers less independent. Therefore, the village government is prosecuted to encourage villagers participation by giving chance for the villagers to take part in it and the village government is also required to have an openness in terms of accountability budget to the villagers.
Other obstract
-
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FIA/2014/268/051404097 |
| Uncontrolled Keywords: | keuangan desa, pemberdayaan, desa; The village financial, empowerment, village |
| Subjects: | 300 Social sciences > 352 General considerations of public administration > 352.4 Financial administration and budgets > 352.48 Budgeting |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Publik / Negara |
| Depositing User: | Hasbi |
| Date Deposited: | 06 Aug 2014 09:12 |
| Last Modified: | 15 Dec 2021 15:19 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/116364 |
Preview |
Text
SKRIPSI_FAIZATUL KARIMAH.pdf Download (6MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |