Ningtyas, M. Ratna Juwita (2014) Upaya Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan (Studi Pada Bagian Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Kota Blitar). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dengan adanya Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No 5 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Blitar dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Blitar, Pemerintah Kota Blitar melakukan upaya penataan untuk kelembagaan pemerintah pada tahun 2010, agar menjadi teratur dan sistematis. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Data ini diperoleh dengan melibatkan pihak terkait yaitu Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana, perwakilan dari tim teknis dan tim adhoc, dan staf bagian Organisasi dan Tata Laksana. Analisis data dilakukan dengan model analisis data interaktif Milles dan Huberman. Terdapat faktor pendukung yaitu adanya evaluasi sebagai guidden dan penetapan standar operasional prosedur, dalam pelaksanaan upaya peningkatan kapasitas kelembagaan, sehingga satuan kerja perangkat daerah memahami tugas pokok fungsi. Tetapi ada pula faktor penghambat yaitu pada sumber daya manusia yang belum memahami tupoksi, kendala saat rapat, perbedaan pandangan terhadap kelembagaan dan kepentingan politis. Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah tim teknis dan tim adhoc bersikap tegas agar mampu mengeliminir kepentingan pribadi, dan memberikan sanksi tegas terhadap satuan kerja perangkat daerah yang tidak konsisten pada pekerjaannya, dengan adanya Surat Keputusan Walikota Blitar No.188 /151 /HK /410.010.2/ 2013 tentang Tim Pelaksana Kegiatan Penataan Kelembagaan dan evaluasi Tugas Pokok Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2013. Terdapat susunan tim pelaksana kegiatan penataan kelembagaan, sebaiknya juga mencantumkan bagan strukturnya. Ketika terdapat pegawai satuan kerja perangkat daerah yang bekerja tidak sesuai tugas pokok dan fungsi, atau acuh terhadap tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan, maka sebaiknya kepala satuan kerja perangkat daerah berhak untuk menegur atau memberikan sanksi. Bagian Organisasi dan Tata Laksana, seharusnya berusaha untuk mengajukan kepada pimpinan agar menambah sumber daya manusia, untuk membantu pekerjaan. Agar sumber daya manusia mampu memahami tugas pokok dan fungsi, selain sosialisasi diklat pegawai perlu dilakukan, mengelimir kepentingan politis dengan cara birokrat bersikap netral. Pemerintah Kota Blitar seharusnya segera mengesahkan aturan hukum yang pasti tentang Standar Kompetensi Jabatan Struktural.
English Abstract
In accordance with Blitar’s government regulation number 10, 2010 about organization and management secretary of Blitar government and the secretary of local parliament, it’s constituting the Government of Blitar City to do restructuring for governmental organization in 2010 to produce well ordered and systematic organization. Research method is qualitative. Data are collected with observation, interview and documentation. Data are also obtained from the related informant such as the Head of Organization and Management Division, the representative from technical team and adhoc team, and the staff of Organization and Organization and Management Division. Data analysis uses Miles and Huberman’s interactive data analysis model. The supporting factor is the evaluation as the guidance to determinate procedural and operational standards for the improvement of organizational capacity such that local work unit can understand the main function. The constraining factor is less understanding by human resource about main task, deliberation constraint, and different views about organization and political will. It may be suggested that technical team and adhoc team shall be resolute to eliminate personal interest and give strict punishment against the inconsistent local work unit based on The Decree of Blitar Mayor Number. 188/ 151/ HK/ 410.010.2/ 2013 about The Implementing Team for The Organizational Restructuring and The Evaluation of Main Function of Local Organization for Budget Year 2013. The composition of the implementing team for the organizational restructuring must have structure chart. When the employee of local work unit does not comply with main task and function, or denies the predetermined main task and function, it is better for the head of local work unit to give reprimand or even punishment. Organization and Management Division shall make a request to the principal for additional human resource to help the work. Human resource can be made understood about main task and function by socializing the education and training and by eliminating specific political will in order to develop neutral bureaucrat. The government of Blitar City must verify the certain legal regulation about The Competence Standard of Structural Rank.
Other obstract
-
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FIA/2014/265/051404094 |
| Uncontrolled Keywords: | Upaya Pemerintah Daerah, Peningkatan Kapasitas Kelembagaan; Effort of Local Government, Increase Organizational Capacity |
| Subjects: | 300 Social sciences > 352 General considerations of public administration > 352.1 Jurisdictional levels of administration > 352.14 Local Administration |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Publik / Negara |
| Depositing User: | Hasbi |
| Date Deposited: | 06 Aug 2014 09:28 |
| Last Modified: | 15 Dec 2021 14:53 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/116361 |
Preview |
Text
SKRIPSI_M. RATNA JUWITA NINGTYAS.pdf Download (9MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |