Prahastama, AdhityasWidyarta (2013) Implementasi Kebijakan Penertiban Terminal Bayangan Sebagai Upaya Optimalisasi Pelayanan Angkutan Umum (Studi Pada Dinas Perhubungan Kota Malang. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penelitian Ini Dilakukan Karena Saat Ini Terjadi Fenomena Munculnya Terminal Bayangan Angkutan Umum Di Kota Malang. Dengan Adanya Keberadaan Terminal Bayangan Tersebut Mengakibatkan Dampak Bagi Pelayanan Angkutan Umum Di Kota Malang. Di Satu Sisi Dengan Adanya Fenomenal Terminal Bayangan Tersebut Memudahkan Publik Dalam Mengakses Jalur Transportasi, Namun Juga Menjadi Sumber Penghasilan Bagi Masyarakat Sekitar Terminal Dari Penggunaan Terminal Bayangan Tersebut Oleh Masyarakat. Di Sisi Lain, Terminal Resmi Atau Legal Yang Diberikan Oleh Pemerintah Tidak Berjalan Semestinya Karena Tertutup Oleh Akses Terminal Bayangan Sehingga Bisa Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Setempat Dan Masih Banyak Kerugian Lainya. Permasalahan Dalam Skripsi Ini: Bagaimanakah Implementasi Kebijakan Penertiban Terminal Bayangan Dalam Optimalisasi Pelayanan Angkutan Umum?Apa Saja Faktor Kendala Dalam Implementasi Kebijakan Penertiban Terminal Bayangan Dalam Optimalisasi Pelayanan Angkutan Umum? Penelitian Ini Bersifat Deskriptif Dengan Pendekatan Kualitatif. Lokasi Penelitian Ini Adalah Di Kota Malang Dengan Situs Penelitian Pada Dinas Perhubungan Kota Malang Bernaung Dalam Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) Dan Dinas Terminal Tingkat Propinsi , Pemerintah Kota Malang. Teknik Pengumpulan Data Melalui Wawancara, Observasi Dan Dokumentasi. Instrumen Penelitian Yang Digunakan Antara Lain Penulis Sendiri, Pedoman Wawancara Dan Catatan Lapangan, Alat Perekam Dan Alat Tulis Menulis. Hasil Penelitian Menunjukkan, Bahwa Implementasi Kebijakan Implementasi Kebijakan Penertiban Terminal Bayangan Tersebut Belum Berjalan Secara Maksimal Dikarenakan Dinas Perhubungan Kota Malang Yang Bernaung Dalam Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) Dan Dinas Terminal Tingkat Propinsi Selaku Badan Yang Menaungi Akan Layanan Angkutan Umum Tidak Memiliki Kewenangan Penuh Terhadap Adanya Terminal Bayangan Tersebut Karena Bukan Termasuk Dalam Bagian Tanggungjawab Pekerjaannya Yaitu Sebatas Mengurusi Terminal Resmi Yang Ada Di Kota Malang. Oleh Karena Itu Dapat Disimpulkan Bahwa, Dalam Implementasi Kebijakan Penertiban Terminal Bayangan Tersebut Masih Terjadi Disharmonisasi Atau Tumpang Tindih Kebijakan Antar Tiap Stakeholder. Saran Yang Dapat Diberikan Dalam Penelitian Ini Adalah Perlu Adanya Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Serta Pelaksanaan Kebijakan Penertiban Terminal Bayangan Tersebut, Sehingga Kebijakan Yang Dirumuskan Bukan Hanya Meneruskan Kebijakan-Kebijakan Dari Pemerintah Saja. Kemudian Pemerintah Kota Malang Juga Perlu Melakukan Perbaikan Serta Mengkaji Ulang Perumusan Kebijakan Yang Lebih Matang Untuk Menuntaskan Fenomena Terminal Bayangan Tersebut. Salah Satu Bentuk Kebijakan Yang Dapat Dilakukan Yaitu Dilaksanakannya Proses Kerjasama Antar Tiap Stakeholder Untuk Menyukseskan Kebijakan Tersebut Serta Melakukan Proses Pengawasan Yang Ketat Serta Memberikan Payung Hukum Yang Jelas Akan Kebijakan Penertiban Terminal Bayangan Tersebut.
English Abstract
This Research Was Done Because Of The Occurance Of Public Transport Illegal Station Phenomena At Malang. This Shadow Terminal Had Some Positive And Negative Impact In Public Transport Services, In One Side Those Station Facilitate Public On Accessing Transport Route A Lot More Easier And Gave Some Income To The People Lived Around This Shadow Terminal. On The Other Side, Official Station Prepared By The Goverment Can Not Perform At Maximal Use Since Public Prefer To Choose Shadow Terminal Which Mostly Closer To Their Livelihood, This Automatically Reduce Regional Earning From Tax And Retribution And Still Many Other Problem In Line Such As Traffic Jam And City Sanitation. The Set Of Problems In This Thesis Is “How Is The Implementation Of Policy For Controlling Shadow Terminal As An Effort To Optimize Public Transport Services ? And What Are The Obstacles For Those Policy ? This Thesis Is Set On Descriptive Methode With Qualitative Approach. Location Of Thesis Is Malang With The Research Site At “Department Transportation Malang” Focusely At “Department Of Traffic And Transportation Highway "And" Office Of The Provincial Station”. Collecting Data By Interview, Observation And Documentation. Research Instrument Are Myself, Interview Guidance, Field Record, Recording Device And Stationery This Research Shows That The Policy Made Has Not Worked Well Yet And The Reason Behind This Problem Is That Institution Related On The Implementation Neglecting Their Responsibilty By Reason That The Occurance Of Those Illegal Station Are Not In Their Job Description. This Indeed Shows Disharmony Or Overlapping In The Policy Implementation By The Stakeholder. Suggestion From This Research Is That All Peoples Citizen Of Malang Must Participate On The Policy Making Of This Illegal Station Controlling So That Those Policy Are Really Reflecting People Aspiration, Also All Government Institution Related In This Matter Must Work Together In Harmony Enforcing All The Policy In Firmed Law Protection
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FIA/2014/1/051400343 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 351 Public administration |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Publik / Negara |
| Depositing User: | Budi Wahyono Wahyono |
| Date Deposited: | 27 Jan 2014 11:44 |
| Last Modified: | 22 Oct 2021 04:13 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/116177 |
Preview |
Text
SKRIPSI.pdf Download (3MB) | Preview |
Preview |
Text
cover.pdf Download (3MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |