Nugroho, EriSapto (2013) Pelaksanaan Mutasi Jabatan Struktural yang Dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang (Studi Pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penelitian ini dilakukan karena terdapat permasalahan dalam pelaksanaan mutasi jabatan struktural yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang yaitu diindikasikan tidak melalui proses analisis jabatan. Di samping itu terkesan ada faktor politis karena adanya agenda pilkada 2013 sehingga terjadi jabatan yang tidak sesuai dengan kompetensi. Selain itu setelah melakukan mutasi justru masih terdapat jabatan yang kosong dan ada pejabat Pemerintah Kota Malang yang non job . Permasalahan dalam skripsi ini: Bagaimanakah pelaksanaan mutasi jabatan struktural yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang? Apa sajakah faktor-faktor yang menjadi kendala pelaksanaan mutasi jabatan struktural yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang? Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian ini adalah di Kota Malang dengan situs penelitian pada BKD Kota Malang. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, studi pustaka, obeservasi dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan mutasi jabatan struktural yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang dilakukan kapan saja sesuai kebutuhan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kinerja, adanya struktur organisasi yang baru dan untuk mengisi kekosongan jabatan. Dasar hukumnya adalah PP No. 13 Th. 2002 tentang Perubahan Atas PP No. 100 Th. 2000. Yang menjadi syarat pertimbangan adalah prestasi kerja, senioritas dan latar belakang pendidikan. Prosedur mutasi jabatan struktural pertama melakukan analisis jabatan. Kemudian menyusun daftar usulan mutasi dan disampaikan kepada Baperjakat dan dilaksanakan sidang. Hasilnya disampaikan kepada wali kota untuk mendapatkan persetujuan dan setelah disetujui maka dikeluarkan SK pengangkatan dalam jabatan struktural dan diadakan pelantikan. Faktor kendala pelaksanaan mutasi jabatan struktural yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang adalah dari faktor administratif terkadang ada salah satu kriteria yang tidak terpenuhi seperti latar belakang pendidikan dan keikutsertaan dalam diklat serta dari faktor psikologis yaitu ada yang menganggap mutasi sebagai hukuman. Saran yang dapat diberikan adalah perlu adanya pola dan standar yang jelas dalam penilaian kinerja. Kemudian perlu adanya diklat terlebih dahulu sebelum pegawai menduduki jabatan struktural yang baru. Dan terakhir Baperjakat harus betul-betul memperhatikan latar belakang pendidikan PNS ketika ingin menempatkan seorang PNS dalam suatu jabatan struktural.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FIA/2013/470/051309822 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 351 Public administration |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Publik / Negara |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 28 Oct 2013 09:32 |
| Last Modified: | 22 Oct 2021 01:56 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/116019 |
Preview |
Text
051309822.pdf Download (4MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |