Sitorus, YoelJulian (2013) Dualisme Pelaksanaan Kewenangan Penanaman Modal di Era Otonomi Daerah (Studi Kasus Tentang Perizinan Penanaman Modal di Kota Batam). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Di era Otonomi Daerah pada saat ini, kewenangan penyelenggaraan pemerintahan tidak lagi sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah pusat. Adanya otonomi daerah merupakan akibat dari pelaksanaan asas desentralisasi dalam sistem pemerintahan Indonesia, sehingga kemudian menimbulkan daerah-daerah yang memiliki otonomi, seperti kita ketahui Otonomi adalah kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun, ditengah pelaksanaan Otonomi Daerah yang telah dilaksanakan dalam rentan waktu yang telah berjalan tersebut, masih ditemukan adanya kebijakan baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang mengalami permasalahan seperti adanya tumpang tindih kebijakan. Hal ini juga terjadi di Kota Batam karena di Kota Batam terdapat dua pemerintahan yaitu Pemerintah Kota Batam Dan Badan Pengusahaan Batam. Permasalahan timbul pada pelaksanaan kewenangan penanaman modal, karena kedua institusi ini memiliki kewenangan akan penanaman modal di Kota Batam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan, dan menganalisa gambaran pelaksanaan kewenangan penanaman modal di Kota Batam, untuk mendeskripsikan, dan menganalisa dampak dualisme pelaksanaan kewenangan dalam pelayanan bagi penanaman modal di Kota Batam, untuk mendeskripsikan, dan menganalisa rancang bangun administrasi untuk mengatasi permasalahan dualisme pelaksanaan kewenangan penanaman modal di Kota Batam. Peneliti di dalam melakukan penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, karena pada penelitian ini peneliti tidak melakukan kontrol dan manipulasi variabel penelitian. Dan yang diteliti sebagai obyek penelitian adalah Dualisme Pelaksanaan Kewenangan Penanaman Modal di Era Otonomi Daerah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan adanya jenis-jenis dan prosedur pelaksanaan kewenangan penanaman modal yang sama antar institusi. Sehingga dengan adanya hal tersebut diakibatkan adanya dualisme dalam pelaksanaan kewenangan penanaman modal di Kota Batam yang mengakibatkan inefisiensi waktu serta lemahnya jaminan hukum bagi penanam modal sehingga perlu dilakukannya rancang bangun untuk mengatasi dualisme pelaksanaan kewenangan penanaman modal di Kota Batam. Oleh karena itu, maka dirancang lah sebuah rancang bangun administrasi untuk mengatasi masalah dualisme yang terjadi dalam pelaksanaan kewenangan penanaman modal di Kota Batam yaitu win-win solution tentang kewenangan penanaman modal seperti pembagian ruang lingkup kewenangan yang jelas serta adanya koordinasi antar tiap stakeholder atau institusi agar kedepannya keberadaan investasi di Kota Batam dapat tetap eksis dan semakin meningkat dari tahun ke tahun.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FIA/2013/434/051309311 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 351 Public administration |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Publik / Negara |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 04 Nov 2013 10:56 |
| Last Modified: | 22 Oct 2021 01:37 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/115988 |
Preview |
Text
051309311.pdf Download (4MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |