Puspitarini, FarisiaDwi (2013) Kemitraan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dengan Kepala Desa Dalam Penyusunan Peraturan Desa (Studi Kasus di Desa Bakalanpule Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis mengenai mekanisme penyusunan Peraturan Desa di Desa Bakalanpule, kemitraan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa di Desa Bakalanpule dalam penyusunan Peraturan Desa dan Hasil Peraturan Desa Tahun 2012 yang telah disusun dan ditetapkan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam kemitraanya dengan Kepala Desa. Metode yang digunakan adalah Metode Deskriptif dengan Penelitian Kualitatif. Metode deskriptif untuk membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Dalam hal ini penulis menggambarkan kemitraan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa dalam Penyusunan Peraturan Desa di Desa Bakalanpule Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan. Berdasarkan hasil dan pembahasan, penulis menyimpulkan tiga hal penting. Pertama , mekanisme penyusunan Peraturan Desa di Desa Bakalanpule dibagi menjadi tahap Persiapan dan Proses. Dalam tahap persiapan, terdapat tahap perencanaan dan persiapan. Sedangkan dalam tahap peroses terdapat tahap perumusan, pembahasan, dan teknik penyusunan serta tahap pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan. Kedua , kemitraan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa Bakalanpule dalam penyusunan Peraturan Desa berdasarkan hasil penelitian sudah berjalan dengan baik. Karena Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa Bakalanpule sudah menjalankan tugas dan wewenang masing-masing dalam menyusun Peraturan Desa. Ketiga , Peraturan Desa yang dibuat dan disahkan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa Bakalanpule sudah berfungsi sebagaimana mestinya. Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Bakalanpule harus tetap melakukan penyusunan Peraturan Desa sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan. Tetap mengedepankan komunikasi dan mengembangkan koordinasi yang lebih baik. Dan untuk membuat Peraturan Desa harus lebih inisiatif, agar Desa Bakalanpule dapat lebih berkembang.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FIA/2013/245/051306480 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 351 Public administration |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Publik / Negara |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 18 Oct 2013 09:11 |
| Last Modified: | 18 Oct 2021 18:20 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/115809 |
Preview |
Text
051306480.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |