Amalia, WidaDevi (2012) Pelaksanaan Perpindahan Jabatan Pegawai Pada Pemerintah Kota Kediri (Studi Pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Kediri). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penelitian ini dilakukan karena mutasi merupakan suatu hal yang mutlak dilaksanakan dan juga merupakan salah satu bentuk pengembangan PNS. Permasalahan yang diangkat adalah timbulnya kesan mutasi PNS pada Pemerintahan Kota Kediri yang dirasa sangat mudah dan sering kali dilaksanakan dalam waktu yang singkat pada beberapa waktu yang lalu. Hal ini yang mengakibatkan PNS yang dimutasi merasa tidak enak dalam bekerja, sehingga menimbulkan adanya asumsi terjadi penyimpangan dalam mekanisme pelaksanaan mutasi. Dari latar belakang tersebut, maka peneliti ingin meneliti seperti apa mekanisme pelaksanaan mutasi dan perpindahan jabatan itu sendiri serta faktor-faktor apa saja yang digunakan saat pertimbangan mutasi dilaksanakan Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Lokasi penelitian ini adalah di Kota Kediri dengan situs penelitian pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Kediri. Untuk mengumpulkan data, peneliti menggunakan teknik wawancara, dan observasi. Instrumen penelitian yang digunakan antara lain peneliti sendiri, pedoman wawancara dan catatan lapang. Fokus penelitiannya adalah mekanisme pelaksanaan perpindahan jabatan pegawai di pemerintahan Kota Kediri, meliputi mutasi struktural dan fungsional, promosi jabatan dan rotasi pegawai. Selain itu, juga faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam perpindahan jabatan pegawai termasuk dalam fokus penelitian. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pada BKD Kota Kediri mutasi struktural dan mutasi fungsional terbagi dalam sub bidang tersendiri di bawah bagian mutasi. Mekanisme pelaksanaan mutasi baik struktural dan fungsional pada dasarnya tidak ada perbedaan. Dimulai dengan adanya usulan atau pengajuan dari SKPD ke BKD, kemudian setelah itu Baperjakat selaku Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan menindaklanjuti usulan tersebut sebelum di ajukan kepada Walikota. Kemudian keputusan untuk menyetujui usulan tersebut atau tidak merupakan wewenag dari Walikota selaku PPK atau Pejabat Pembina Kepegawaian. Kemudian untuk promosi maupun rotasi mekanismenya juga tidak berbeda dengan mutasi pada umumnya. Hanya saja, jika promosi jabatan perpindahan pegawai diikuti dengan naiknya jabatan seorang PNS dan dapat di tempatkan di instansi yang berbeda maupun sama dengan intansi sebelum di pindahtugaskan dan jika rotasi pegawai perpindahan pegawai tidak diikuti naik jabatan pegawai dan pegawai yang dirotasi tetap berada pada instansi yang sama. Selanjutnya untuk faktor-faktor yang digunakan dalam pertimbangan antara lain faktor administratif, faktor teknis dan faktor politis. Peneliti menyarankan sebaiknya BKD beserta Baperjakat lebih selektif lagi dalam meloloskan dan menerima usulan mutasi dari SKPD. Hal ini dapat dilakukan dengan cara dengan lebih benar-benar memperhatikan kompetensi dari PNS tersebut agar penempatan PNS sesuai dengan prinsip the right man in the right place .
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FIA/2012/566/051204398 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 351 Public administration |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Publik / Negara |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 31 Oct 2012 09:23 |
| Last Modified: | 18 Oct 2021 17:03 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/115695 |
Preview |
Text
051204398.pdf Download (3MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |