Fajar, KuncoroWiroantoyo (2012) Implementasi Surat Keputusan Walikota Batu Nomor 31 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Komite Penanganan Gelandangan. ( Studi pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Batu ). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Kemiskinan di Indonesia berdampak negatif terhadap meningkatnya urbanisasi dan terbatasnya lapangan pekerjaan yang tersedia, menyebabkan banyak dari mereka yang mencari nafkah untuk mempertahankan hidup dengan terpaksa menjadi gelandangan. Oleh karena itu diperlukan suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam upaya memberdayakan gelandangan, Kota Batu sebagai Kota yang berkembang dalam aspek pariwisata tentunya tidak akan terhindar dari permasalahan munculnya gelandangan yang dari kuantitasnya banyak berasal dari luar Kota Batu (para pelaku urbanisasi), fenomena gelandangan yang ada di Kota Batu bermunculan dan bertambah kuantitasnya pada saat-saat tertentu, seperti pada saat hari libur akhir pekan, libur hari besar, dll.. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah: 1). Bagaimanakah implementasi Surat Keputusan Walikota no.31 Tahun 2009 tentang Pembentukan Komite Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Batu?. 2). Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi penghambat implementasi kebijakan Surat Keputusan Walikota no.31 Tahun 2009 tentang Pembentukan Komite Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Batu?. 3). Bagaimanakah upaya Pemerintah Kota Batu untuk mengatasi hambatan implementasi kebijakan penanganan gelandangan dan pengemis?. Penelitian ini bertujuan: 1). Untuk menganalisis implementasi dari kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan Pemerintah Kota Batu dalam menangani gelandangan dan pengemis. 2). Untuk menganalisis faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat implementasi kebijakan Pemerintah Kota Batu dalam menangani gelandangan dan pengemis. 3). Untuk menganalisis cara mengatasi hambatan yang timbul dalam implementasi kebijakan pemberdayaan gelandangan dan pengemis di Kota Batu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Batu. Kepala Seksi Pelayanan Sosial, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Batu. Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Batu. Wawancara dan observasi juga dilakukan dengan gelandangan yang ada di Kota Batu. Selain itu juga dilakukan pengumpulan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah tentang gelandangan. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Pemerintah Kota Batu tentang penanganan gelandangan masih belum berupa Peraturan Perundang-undangan yang runtut, karena fokus Pemerintah Kota Batu terhadap permasalahan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah permasalahan Pedagang Kaki Lima, pola pergerakan gelandangan yang terdapat di Kota Batu pun bersifat momental, artinya kuantitas gelandangan yang terdapat di Kota Batu muncul dan bertambah saat hari-hari tertentu, misalnya : hari libur akhir pekan, hari jum’at disekitaran masjid, hari besar, dll. Maka dari itu wujud kebijakan Pemerintah Kota Batu dalam menangani gelandangan yang berada di Kota Batu masih berupa Surat Keputusan Walikota yang tertian dalam S.K Walikota Batu nomor 31 tahun 2009 tentang Pembentukan Komite Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. Dalam pengimplementasiannya pun belum maksimal karena Dinas Sosial menjalankan fungsi tunggal turunan dari Surat Keputusan ini dengan berkoordinasi dengan dinas-dinas lain yang terkait. Output kebijakannya juga tidak berdampak baik bagi gelandangan yang kemudian ada di Kota Batu, karena sifat kebijakannya hanya berupa pemulangan, dalam aspek pemberdayaan dan pembekalan gelandangan agar dapat lebih baik dan diterima masyarakat kurang diterapkan dan dijelaskan dalam kebijakan Pemerintah Kota Batu. Hambatan implementasi kebijakan yang ada adalah sifat kebijakan yang masih represif dan kurang rehabilitatif, pola koordinasi antar dinas terkait yang kurang baik dan kurang diperhatikannya fenomena gelandangan yang ada di Kota Batu, sarana dan prasarana yang kurang mendukung.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FIA/2012/446/051203535 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 351 Public administration |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Publik / Negara |
| Depositing User: | Hasbi |
| Date Deposited: | 07 Dec 2012 14:07 |
| Last Modified: | 22 Oct 2021 08:20 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/115562 |
Preview |
Text
Kuncoro(0810310077).pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |